LSI: Partai Baru Bisa Meroket Jika Punya Capres-Cawapres Populer

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai partai yang baru ikut Pemilu 2024 bisa melesat naik, meskipun elektabilitas partai di bawah nol persen. Dengan catatan, ketiga partai itu mempunyai calon presiden atau cawapres yang populer.

Ketiga partai yang dimaksud yakni Partai Ummat, Gelora dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Peneliti LSI Ardian Sopa menyebut hal itu dimungkinkan jika berkaca pada Partai Gerindra pada pemilu pascareformasi.

"Partai yang lahir di era reformasi hanya bisa menjadi partai besar (dukungan >10 persen) jika punya cawapres yang juga populer (kasus Partai Gerindra dengan Prabowo)," kata Ardian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/2).

Gerindra ikut pemilu pertama kali pada 2009. Saat itu, Prabowo maju menjadi cawapres mendampingi Megawati Sukarnoputri. Kemudian, pada 2014 Prabowo kembali ikut pemilu sebagai capres, selama dua kali pemilu berturut-turut. Sampai saat ini, namanya masih disebut-sebut dalam survei Pemilu 2024.

Lihat Juga : Partai Ummat Akui Nama Anies Baswedan Masuk Bursa Capres

Selain itu, Ardian juga mengungkapkan terdapat sejarah kesuksesan partai baru lainnya pascareformasi, yakni Partai Demokrat yang mengusung Capres Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemilu pertama Partai Demokrat pada tahun 2004, Partai Demokrat masuk partai menengah dengan dukungan 7,45 persen. Pemilu kedua tahun 2009, Partai Demokrat menjelma menjadi partai besar sebagai pemenang pemilu dengan dukungan 20,4 persen.

"Hari ini Partai Demokrat menjadi partai menengah dengan dukungan sebesar 5.0 persen," sambungnya.

Lihat Juga : Golkar Bela NasDem: Usung Anies Capres Tak Langgar Etika Koalisi

Namun, Ardian juga mengingatkan terdapat pula sejarah buruk partai baru. Partai Hanura pada pemilu pertamanya di tahun 2009 berhasil lolos ke DPR sebagai partai kecil dengan perolehan dukungan sebesar 3.77 persen.

Pemilu keduanya di 2014 Partai Hanura menjadi partai menengah dengan dukungan sebesar 5.26 persen. Pemilu 2019, Partai Hanura tak lolos Parliamentary Threshold, tidak mendapatkan kursi di DPR.

PBB pada pemilu pertamanya di tahun 1999, berhasil lolos DPR, begitu pula tahun keduanya ikut pemilu di tahun 2004 berhasil lolos DPR.

"Namun 2009, 2014, 2019, PBB tak lolos Parliamentary Threshold," ujarnya.