Anggota Komisi III DPR Cecar Firli soal Indeks Korupsi RI Anjlok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicecar soal penurunan indeks persepsi korupsi (IPK) dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Kamis (9/2).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengaku menyesalkan penurunan IPK di Indonesia yang turun 14 peringkat dari 96 pada 2021 menjadi 110 pada 2022 dari 180 negara.

"Kita bersedih, kita kaget sebagaimana Pak Deputi Pencegahan [KPK] juga kaget, ketika kita mendapati pengumuman bahwa indeks persepsi korupsi kita tahun 2022 ini mengalami penurunan skor yang cukup tajam," ucap Arsul dalam rapat tersebut.

Merujuk indikator yang dirilis Trancparency International Indonesia (TII), Arsul menyebut tiga dari delapan indikator yang mengalami penurunan. Ketiganya yakni political risk service (PRS) international country risk guide, global insight country risk ratings, dan IMD world competitiveness yearbook.

Lihat Juga : Kesaksian Kombes Joko Sumarno Beri Rp150 Juta Usai Anak Masuk Unila

Menurut dia, tiga indikator itu menurun cukup tajam. Dia pun meminta agar Ketua KPK yang hadir dalam rapat memberi penjelasan soal itu. Menurut dia, penurunan itu terutama disebabkan karena pemerintah eksekutif.

"Rumpun kekuasaan penyelenggara negara secara keseluruhan, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tapi terutama yang di eksekutif. Dan ini yang menyebabkan justru turun banyak," katanya.

Misalnya, Arsul menyebut, pada IMD world competitiveness yearbook, angkanya turun dari 44 menjadi 39. Padahal menurut indikator tersebut bicara soal efisiensi pemerintah dan bisnis, bukan penegakan hukum.

Terlebih dia menyebut Indonesia telah memiliki UU Cipta Kerja sejak tahun lalu.

"Barangkali ini perlu sama-sama kita suarakan, termasuk oleh KPK juga kepada pemerintah bahwa di situ ada akar persoalan," katanya.

Namun, Arsul menegaskan penurunan tersebut tak hanya terkait dengan kinerja lembaga penegak hukum. Namun juga pada beberapa aspek lain termasuk soal kinerja eksekutif.

"Bahwa turunnya indeks persepsi korupsi ini tidak semata-mata terkait karena katakanlah kurangnya, lemahnya, atau belum komprehensifnya sisi-sisi penindakan dalam kasus korupsi," ucap dia.

Lihat Juga : DPR Rapat Bareng Firli Bahuri Dkk, Evaluasi Kerja KPK 2022

Dalam rapat di Komisi III DPR itu, kehadiran KPK dipimpin langsung oleh Ketua Firli Bahuri dan ditemani empat komisioner lain. Masing-masing Nurul Ghufron, Alexander Marwata, Johanis Tanak, dan Nawawi Pomolango.

Hadir pula para deputi, seperti Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, hingga Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan membahas soal evaluasi kinerja Komisi Antirasuah serta rencana kerja untuk 2023.

Dalam paparannya, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan capaian pengembalian kerugian negara oleh KPK pada 2022 mencapai Rp575,74 miliar. Jumlah itu menurut dia lebih besar dari 2021 sebanyak Rp416,94 miliar.

"Tahun 2022, KPK berhasil mengembalikan aset kerugian negara sebesar Rp575,74 miliar. Dan angka ini lebih besar daripada 2021, di mana 2021 sebanyak Rp416,94 miliar," ucap Firli.

Selain itu menurut dia, capaian angka pengembalian terhadap negara itu lebih lebih besar dari target pembangunan jangka menengah nasional sebesar Ep141,7 miliar atau 294,25 persen.

"Dan angka ini lebih besar berkali lipat dari target yang dicanangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional yaitu Rp141,7 miliar atau 294,25 persen," katanya.