Sejumlah Kepala Daerah di Jatim Dukung Cak Imin Capres 2024

Sejumlah kepala daerah di Jawa Timur mendukung dan memberi mandat kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Mereka antara lain Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali, Bupati Blitar Rini Syarifah.

Kemudian Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad, hingga Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.

Pemberian mandat kepala daerah kepada Cak Imin itu diwakilkan oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad.

Lihat Juga : Anies Sambut Baik Dukungan Partai Ummat Jadi Capres 2024

"Gus Muhaimin lah yang paling tepat memimpin Indonesia. Ini kepala daerah memberi mandat, dengan mandat ini mudah-mudahan budal gus, bismillah menyejahterakan Indonesia," kata Gus Irsyad dalam acara Mandat Daerah untuk Indonesia 'Budal Gus', di Hotel Majapahit, Surabaya, Rabu (15/2).

Badrud Tamam dan Gus Irsyad kemudian membacakan permasalahan-permasalahan di daerah yang dititipkan ke Cak Imin. Mereka berharap sejumlah masalah itu menjadi fokus Cak Imin bila terpilih sebagai presiden.

Cak Imin pun langsung menerima mandat tersebut. Ia berkomitmen akan menjadikan masukan para kepala daerah itu menjadi agenda nasional.

"Saya terima mandat dari para kepala daerah. Saya siap. Terkait kesehatan, ketenagakerjaan, perkawinan dini, infrastruktur, konektivitas antar daerah, sumber daya alam potensi yang ada, juga kekayaan dan hasanah lokal yang harus dioptimalkan," kata Cak Imin.

"Dengan ini saya terima sebagai mandat ini untuk agenda Indonesia masa depan. Agenda daerah yang terangkum ke dalam mandat daerah adalah agenda nasional kita," sambungnya.

Lihat Juga : Mahfud soal Vonis Ringan untuk Bharada E: Hakim Dengar Sumber Lain

Usai acara, Cak Imin menyebut acara ini merupakan momen dirinya menerima mandat dari kepala daerah terkait pembangunan di Jawa Timur yang belum tuntas.

"Ya hari ini kami menginventarisir dan menerima mandat daerah. Antara lain persoalan reformasi agraria, pendidikan, kesehatan, konektivitas antar daerah, kearifan lokal, pertanian, universitas, pendidikan, serta berbagai problem yang muncul yang membutuhkan penanganan secara nasional ini penting membuat agenda bersama," ujarnya.

"Itukah kira-kira mandat daerah yang meminta beberapa pekerjaan tertunda menjadi prioritas. Misalnya konflik tanah antara TNI dan rakyat, atau pupuk di daerah potensinya gimana, dan di nasionalnya kayak apa, begitu," kata wakil ketua DPR itu.