DPR Pastikan Kualitas Layanan Haji Tak Berkurang Usai Penurunan BPIH

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka memastikan kualitas layanan haji tak berkurang usai biaya jemaah haji 2023 resmi turun dari usulan semula sebesar Rp69 juta.

Menurut Diah, Komisi VIII telah bersepakat dengan pemerintah agar layanan terhadap jemaah tetap efisien meski biaya haji turun.

"Pelayanan itu kan ini efisiensi tidak mengurangi pelayanan. Tapi kita mengoreksi beberapa hal misalnya kita lihat hotel biasanya kelebihan menjadi efisien," ucap dia di kompleks parlemen, Rabu (15/2).

Politikus PDIP itu menegaskan pihaknya hanya mengoreksi alokasi anggaran terhadap pelayanan selama dalam negeri. Menurut dia, banyak layanan dalam negeri oleh Kementerian Agama yang dinilai tak wajar.

Lihat Juga : Rincian Biaya Haji 2023 yang Harus Dibayar Jemaah

"Yang kami kurangi itu dari pos-pos yang kami pikir over cost dari Kemenag misalnya di pelayanan dalam negeri. Itu banyak anggaran yang kami kritisi," ucapnya.

Sementara, dia memastikan layanan masyair atau transportasi dan akomodasi jemaah haji dalam perjalanan dari Mekah ke Arafah tak berkurang. Dia menyebut jemaah nantinya akan tetap mendapat tenda, kasur, dan makan selama masyair.

Komisi VIII dan pemerintah hanya mengoreksi sarapan bagi jemaah. Dia menyebut jemaah nantinya tak akan mendapat sarapan sebab menurutnya hal itu tak diperlukan jemaah.

"Ada revisi di sarapan pagi. Jemaah itu biasanya pulang dari masjid kalau pagi, itu dari aspirasi makanan terlalu banyak dan jemaah kadang bosan karena makanan bukan makanan dari kita," katanya.

Lihat Juga : Rincian Biaya Haji 2023 yang Dipangkas hingga Jadi Rp49,8 Juta

Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR resmi menyepakati total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp90.050.637.26 per calon jemaah. Jumlah itu turun dari usulan semula mencapai Rp98,8 juta.

Dari total BPIH itu, Rp49.812.700 di antaranya dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Jumlah itu juga turun dari semula mencapai Rp69 juta. Sementara sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.