TNI AD: Pembentukan Kodam di Daerah Otonom Baru Papua Tidak Ringan

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan pembentukan komando daerah militer (Kodam) di empat daerah otonom baru (DOB) di Papua membutuhkan proses yang tidak ringan.

Ia menjelaskan pembentukan Kodam berkaitan dengan infrastruktur. Daerah yang telah memiliki komando resor militer (Korem), pembentukan Kodam relatif lebih mudah.

Lihat Juga : Wacana Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi Dinilai Bertentangan UU TNI

"Kalau sekarang contoh di Provinsi Lampung sudah ada korem, ini bisa menjadi embrio untuk membentuk kodam secara lebih mudah. Tetapi bagi DOB misalkan di Papua, itu pasti akan memerlukan proses yang juga tidak ringan," kata Hamim kepada wartawan, Kamis (16/2).

Hamim menjelaskan secara umum, usulan TNI AD untuk membentuk kodam di setiap provinsi masih berproses. Saat ini, total ada 15 kodam di seluruh Indonesia.

"Mekanismenya pasti nanti akan dibahas berikutnya," kata dia.

Sebelummya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengemukakan rencana pihaknya membentuk markas kodam di setiap provinsi di Indonesia.

Lihat Juga : KSAD Dudung: Panglima TNI Setuju Setiap Provinsi Ada Kodam

"Sesuai dengan perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada kodam," kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2).

Belakangan, Menhan Prabowo mengatakan rencana penambahan kodam itu sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Sishankamrata merupakan sistem pertahanan yang dianut Indonesia.

"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta," kata Prabowo.