Presiden Joko Widodo membantah kabar dirinya mendukung sistem proporsional tertutup atau yang dikenal dengan sistem pemilu mencoblos partai.
Kabar itu bermula dari pernyataan politikus Partai Demokrat Benny K. Harman dalam rapat dengan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
"Ndak, ndak, ndak, ndak, ndak. Saya bukan ketua partai," kata Jokowi di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (17/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menegaskan pemilihan sistem pemilu merupakan kewenangan pimpinan partai politik. Dia merasa bukan dalam posisi menentukan sistem tertentu.
Dia menyampaikan setiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihan. Jokowi mendorong para pimpinan partai untuk berdiskusi mana sistem terbaik.
"Kalau dilihat terbuka itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Tertutup ada kelebihan ada kelemahannya. Silakan pilih. Itu urusan partai," ucapnya.
Perdebatan tentang sistem pemilu muncul setelah PDIP mendorong pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup. Mereka menilai sistem yang berlaku saat ini membuat pemilu mahal.
Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih caleg. Mereka hanya berhak memilih partai politik. Parpol punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen. Perdebatan tentang sistem itu terus bergulir. Beberapa waktu lalu, politikus Demokrat Benny Harman menyebut Jokowi merestui sistem proporsional tertutup.
"Sistem pemilu yang enggak jelas, lalu ada kabar burung bahwa nanti sistem tertutup, Pak Arsul (Anggota Komisi III DPR Arsul Sani). Sudah dapat informasi dari Bapak Presiden, 'kah? ucap Benny pada rapat bersama Kepala PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
Lihat Juga : |