Peta Kepatuhan LHKPN Pejabat di Situs KPK Tak Bisa Diakses

Kolom peta kepatuhan dalam situs LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa diakses. Kolom tersebut berisi peta kepatuhan suatu instansi dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tak bisa diakses.

Dari pantauan CNNIndonesia.com, kolom tersebut tak bisa diakses sejak pukul 14.35 WIB, Jumat (24/2). Kolom tersebut memuat tingkat kepatuhan para pejabat negara.

Lihat Juga : Buntut Panjang Aksi Brutal Mario: DO dari Kampus hingga Ayah Dicopot

Hingga sekitar pukul 16.00 WIB, kolom tersebut tetap tak bisa dibuka. Terdapat tulisan "404 Page Not Found."

Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menjelaskan ada kegiatan pemeliharaan yang terjadwal berkala yang mengakibatkan beberapa fitur sementara tidak dapat diakses secara maksimal.

"Tetapi, Secara umum saat ini situs elhkpn dalam kondisi baik dan dapat diakses publik," kata Ipi.

Sebelumnya, hampir 50 persen pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu yang wajib lapor atau 12.174 orang (49,63 persen) terpantau belum melaporkan perkembangan harta kekayaannya pada Pelaporan LHKPN Tahun 2022.

Pejabat yang Ditjen Pajak yang melaporkan kekayaannya itu tercatat sebanyak 12.352 orang atau sekitar 50,36 persen. Hal itu diketahui dari laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses CNNIndonesia.com pada Kamis (23/2) pukul 13.05.

Lihat Juga : Mahfud MD: PPATK Kirim Transaksi 'Agak Aneh' Rafael ke KPK Sejak 2012

Situs tersebut menyajikan peta pelaporan dan kepatuhan suatu instansi dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang penarikan data dilakukan per 23 Februari 2022 pukul 00.10.20.

Untuk pelaporan LHKPN tahun 2023 di laman itu, tercatat baru 46 persen pegawai Ditjen Pajak yang melapor. Sementara Pelaporan LHKPN tahun 2021 tercatat sudah 100 persen yang melapor.

Masalah kepatuhan LHKPN pegawai Kemenkeu, terutama pegawai pajak menjadi sorotan setelah kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio terhadap David.

Ayah Mario merupakan anak dari pejabat eselon III yang menduduki posisi Kepala bagian (Kabag) Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II.