Hasto Jawab Cap Feodal, Ingatkan Demokrat Koalisi Tak Bisa Dipaksakan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyindir balik Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang menyebut PDIP menerapkan gaya politik feodal karena menutup pintu dengan Koalisi Perubahan.

Menurut Hasto, gaya politik feodal adalah ketika sebuah partai politik hanya percaya pada keluarga dan mengedepankan keluarga di atas segalanya. Dengan gaya itu, mereka biasanya melupakan mekanisme demokratis dengan mengabaikan proses kaderisasi partai.

Lihat Juga : Demokrat Kritik Gaya Politik PDIP soal Tolak Anies, Cap Hasto Feodal

"Feodal itu kalau hanya percaya pada keluarga dan mengedepankan keluarga di atas segalanya," ucap Hasto kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (25/2).

"Struktur elite Partai yang mengedepankan kekerabatan dan menafikan sistem demokratis di internal partai itulah yang disebut feodal. Jadi menepuk air di dulang, kepercik muka sendiri," tambahnya.

Hasto menyebut bahwa kerja sama partai dalam urusan capres dan cawapres tak bisa dipaksakan. Menurut dia, PDIP menghormati keputusan Partai NasDem, Demokrat, maupun PKS yang mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Namun, kata Hasto, partainya juga berhak merespons saat dukungan Demokrat terhadap pencalonan Anies, belum menjadi keputusan resmi partai.

"Kerja sama politik itu dalam rangka capres dan cawapres itu tidak bisa dipaksakan. Ketika Nasdem, Demokrat dan PKS sudah menetapkan Anies Baswedan sebagai capres, PDI Perjuangan menghormati itu, mengingat kami mengusung calon dari internal Partai," katanya.

Lihat Juga : PKS Sodorkan Nama Aher untuk Jadi Cawapres Anies Baswedan

Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani sebelumnya mengkritik pernyataan Hasto yang mengaku telah menutup pintu dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies.

Hasto berkata PDIP tidak mungkin bergabung dengan koalisi yang mengusung sosok antitesa Presiden Joko Widodo. Dia kecewa karena Anies tak banyak melanjutkan program Presiden Joko Widodo di DKI Jakarta.

"Ya karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, tidak mungkin bergabung. Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan," kata Hasto di sekolah partai, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).