KPK Bakal Periksa Pejabat Bea Cukai Yogyakarta yang Pamer Harta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bakal memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

"Sudah dan besok akan keluar surat tugas pemeriksaannya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3).

Lihat Juga : KPK Ungkap Rafael Alun Beli Rubicon Lalu Dijual ke Kakaknya

Kantor Bea Cukai Yogyakarta memastikan tak ada klub motor di kalangan para pegawai Bea Cukai Yogyakarta.

"Klub motor enggak ada, yang ada (Yamaha) Mio. Bisa dilihat kok, gaya hidup itu bisa kelihatan, silakan mampir ke kantor Jogja," kata Plh. Kepala Bea Cukai Yogyakarta Turanto Sih Wardoyo bergurau kepada wartawan di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Sleman, Rabu (1/3

Aksi pamer harta dan kemewahan tersebut ditunjukkan Eko melalui akun instagram miliknya @eko_darmanto_bc yang telah dihapus.

Dari tangkapan layar yang tersebar di media sosial twitter, Eko kerap memamerkan hidup mewah dengan mengendarai motor gede (moge), hingga naik pesawat pribadi.

Berdasarkan data LHKPN, harta dan kekayaan Eko mencapai Rp15,7 miliar. Eko pun tercatat memiliki utang sekitar Rp9 miliar.

Viral gaya mewah Eko ini menyusul kasus yang menimpa pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang tercatat memiliki kekayaan Rp56,1 miliar.

Lihat Juga : KPK: Rafael Alun Trisambodo Punya Saham di 6 Perusahaan

KPK hari ini telah memeriksa Rafael Alun terkait jumlah hartanya yang tergolong besar untuk pejabat eselon III. Rafael memenuhi panggilan lembaga antirasuah untuk menjalani pemeriksaan.

KPK menyatakan tengah mendalami kepemilikan Jeep Rubicon dan Harley Davidson dalam pemeriksaan tersebut.

Aset yang kerap dipamerkan putra Rafael, Mario Dandy Satrio, itu tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan yang disampaikan Rafael kepada KPK.

Selain itu, KPK juga akan mengonfirmasi kepada Rafael perihal dugaan kepemilikan rumah mewah di beberapa daerah.

"Saya kira semua yang terkait dengan kepemilikan harta yang didaftarkan oleh yang bersangkutan menjadi materi klarifikasi," kata Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding.