Gara-gara Sodetan Ciliwung, PDIP Ragu Anies Lanjutkan IKN Jokowi

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberi sinyal pesimisme bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hasto pun mempersilakan publik menilai kinerja Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dia mencontohkan proyek sodetan kali Ciliwung yang digagas Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak dilanjutkan Anies saat memimpin DKI Jakarta periode 2017-2022.

Ia menyebut proyek sodetan Ciliwung tersebut justru baru dilanjutkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono usai Anies lengser.

"Kita lihat objektif aja, apakah di Jakarta apakah program Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot [Djarot Saiful Hidayat] itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies? kan rakyat bisa menilai," kata Hasto di sekolah partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (2/3).

"Kemudian begitu Pak Heru memimpin baru dilakukan sodetan untuk mencegah banjir dengan melakukan koneksitas sungai Ciliwung tersebut, ini kan tidak dilakukan," tambahnya.

Lihat Juga : Anies: IKN Sudah Jadi UU, Siapapun Presiden Kelak Harus Laksanakan Itu

Bahkan soal proyek sodetan Ciliwung, lanjut Hasto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga tak sanggup untuk melanjutkan. Ia harap masyarakat bisa melihat objektif soal itu.

Menurut Hasto, seorang calon pemimpin harus dilihat secara objektif dari kinerja. Dia berharap agar masyarakat tak hanya memilih sosok pemimpin dari keterampilan berbicaranya.

"Mari kita lihat pemimpin itu secara objektif dari kinerjanya. Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicaranya," ucap Hasto.

Lihat Juga : Apakah Anies Lepas Tangan di Sodetan Ciliwung yang Bikin Jokowi Kaget?

Sementara itu, Anies Baswedan yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan memastikan bakal melanjutkan proyek IKN. Menurut dia, proyek IKN merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan.

Menurut dia, kondisi IKN saat ini berbeda dengan dua tahun lalu. Dia bilang IKN saat ini sudah disahkan dalam bentuk UU. Sementara dua tahun lalu, lanjutnya, masih dalam fase gagasan.

"Saat itu masih gagasan. Sehingga kita masih bicara pro dan kontra. Kalau ini UU siapapun harus laksanakan UU," katanya di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis siang.