Plt Ketum PPP: Mungkin Saja Parpol KIB Koalisi dengan PDIP

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono berbicara kemungkinan partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bekerja sama dengan PDIP untuk Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Mardiono usai Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto pada Rabu (1/3) lalu.

"Ya, kan tidak harus keluar. Mungkin-mungkin saja kalau koalisi misalnya, KIB kemudian koalisi dengan PDIP," ucap Mardiono saat dihubungi, Selasa (7/3).

Lihat Juga : Romy PPP Bicara soal Potensi Pecah KIB dan Penundaan Pemilu

"Itu juga hal yang positif, artinya parpol-parpol yang besar gabung jadi satu, untuk membangun bangsa dan negara. Tidak ada salahnya," tambah dia.

Mardiono menyebut peluang PPP berkoalisi dengan PDIP terbuka lebar. Menurut dia, kedua partai merupakan sesama partai tua. Sebagai partai religius, dia menilai PPP memerlukan peran partai nasionalis.

Selain itu, Mardiono menyebut hubungan PPP dengan PDIP selama ini juga berjalan baik. Ia menuturkan kedua partai tak pernah berselisih atau berbeda dalam hal prinsip.

"Kami tidak pernah ada persoalan dalam tanda kutip misalnya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar, apakah bentuknya itu berseberangan, kami tidak ada," kata dia.

Lihat Juga : Pakar Hukum: Jokowi Plin Plan soal Wacana Tunda Pemilu 2024

Mardiono mengakui PPP membutuhkan partai lain untuk mengusung calon presiden di Pilpres 2024. Sebab, lanjut dia, PPP hanya partai kecil dengan perolehan suara di parlemen 4,5 persen.

Sementara itu, undang-undang mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden yaitu parpol minimal memiliki 20 persen suara di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

"Tentu berusaha mengajak koalisi dengan partai-partai yang lain, itu bagian dari upaya politik yang dilakukan parpol," katanya.

Ia pun mengatakan jajaran pengurus PPP akan bertemu dengan PDIP dalam waktu dekat. Mardiono berencana kunjungan dilakukan pada setelah pertengahan Maret ini. 

"Mungkin setelah tanggal 15-an baru akan minta waktu ke PDIP untuk berkunjung. Mungkin waktu dekat ini ada kita bertemu kunjungan antarparpol, tapi mungkin ke PBB," ujarnya.