Dilema, Gagap Militer dan Negosiasi Bebaskan Philip dari Sandera KKB

Pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens masih menjadi sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai pesawat yang dioperasikannya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023. Sudah lebih dari sebulan berlalu, tetapi negosiasi negosiasi pemerintah dan KKB belum menemukan titik terang.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan hingga kini upaya pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu masih terus dilakukan, salah satunya melalui negosiasi. Di sisi lain, Yudo juga beranggapan operasi militer tak mungkin ditempuh sebagai jalan pembebasan Philip.

Ia khawatir aksi tersebut bisa membahayakan nyawa Philip atau masyarakat setempat. Selain itu, Yudo juga mengklaim TNI masih mampu membebaskan Philip dan menolak tawaran bantuan pemerintah Selandia Baru.

Pada Jumat (10/3) ini, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali merilis foto dan video yang memperlihatkan Philip. Mereka mengklaim kondisi Philip sehat dan baik-baik saja.

Lihat Juga : Pilot Susi Air Ungkap Syarat Pembebasannya oleh OPM

Melalui video itu, Philip mengatakan OPM meminta dirinya menyampaikan beberapa poin. Pertama, pilot asing dilarang terbang di Papua. Kedua, OPM meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi mediator dalam kasus ini. Ketiga, OPM meminta kemerdekaan Papua.

"OPM akan membebaskan saya setelah Papua merdeka," kata Philip.

Peneliti bidang Hubungan Internasional dari Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siswanto menilai pemerintah Indonesia saat ini dalam keadaan dilematis dalam misi membebaskan Kapten Philip.

Namun, Siswanto juga mengaku gemas lantaran militer Indonesia lebih memilih strategi gerilya alias taktik perang secara sembunyi-sembunyi yang menurutnya malah menguntungkan pihak OPM.

"Saya agak heran dan enggak lazim ya operasi militer yang dilakukan TNI selama ini seperti kok gagap, tumpul ya, karena dia hanya perang gerilya. Kalau kita gerilya, OPM ya jelas menguasai medan," kata Siswanto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat.

Ia menyarankan pemerintah lebih agresif saat melakukan negosiasi. Sementara itu, jika permintaan OPM di luar kehendak atau nalar, maka pemerintah dapat melakukan operasi militer seperti penyerbuan dengan taktik yang matang.

Lihat Juga : Disandera OPM, Pilot Susi Air Beri Pesan Mengharukan Tegarkan Keluarga

Sebab selama ini, ia beranggapan taktik mengirimkan personel TNI yang banyak ke Papua dengan strategi perang gerilya ternyata tidak efektif.

"Pilihannya operasi bisa dimaksimalkan dan cepat selesai. Kita sekarang operasi militer dilakukan tapi terbatas, coba kalau kita menerjunkan kekuataan udara dan tempur yang maksimal. Tapi itu dilematis juga, karena akan dimanfaatkan sebagai bahan diplomasi bahwa RI melakukan pelanggaran HAM," kata dia.

Ia memahami situasi memang dilematis, karena Indonesia bisa saja jadi sorotan dunia. Namun, ia mengingatkan bahwa apa yang dilakukan OPM selama ini adalah bentuk perilaku terorisme dan separatisme yang justru melanggar HAM karena telah menelan sejumlah korban jiwa.

"Pendapat saya sekarang ini negosiasi mereka maunya apa. Kalau mereka keinginannya aneh-aneh ya tidak perlu. Langkah terakhir memang operasi militer terbatas, tapi kita pura-pura saja soft kalau tidak ada apa-apa," ucapnya.

Menurutnya, jika Panglima TNI menolak bantuan Selandia Baru, maka harus segera ada tindakan serius yang menunjukkan kemampuan Indonesia.

"Menolak bantuan Selandia Baru tentu benar, tetapi ya tunjukkan, kita tidak boleh diam terlalu lama," ujar dia.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya...

Dihubungi terpisah, Pengamat militer dan pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai jalur yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menjalin langkah diplomasi melalui upaya negosiasi.

Namun, apabila negosiasi alot, maka pemerintah diminta untuk mempersiapkan strategi operasi militer yang matang dengan mempertimbangkan keselamatan tersandera Philip dan juga masyarakat sipil di Papua. Polri, menurutnya, juga perlu ikut andil banyak dalam operasi militer ini.

"Negosiasi bukan jalan satu-satunya, tetapi bisa dimaknai sebagai upaya untuk memberikan waktu bagi pemerintah menyiapkan skema yang lain, yang kemudian mungkin dilakukan untuk membebaskan sandera," kata Khairul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3) malam.

Ia berpendapat pemerintah selama ini sudah memiliki strategi atau kemampuan menghadapi masalah serupa. Namun, Khairul menilai pemerintah memang sengaja melakukan taktik sembunyi-sembunyi.

Lihat Juga : Susi Khawatir Banyak Pilot Resign Imbas Kasus Penyanderaan Philip

Ia tak menyalahkan, sebab strategi perang memang tidak boleh dipublikasi dan kemudian diketahui oleh musuh.

Sementara perihal sikap Panglima TNI yang menolak bantuan Selandia Baru, Khairul menilai itu sikap yang wajar demi menjaga marwah militer Indonesia. Pemerintah memang harus menyatakan masih mampu sebagai bentuk rasa tanggung jawab.

"Jadi penyerbuan saya kira baru akan dilakukan jika problem-problem yang terkait dengan aspek keselamatan yang disandera, warga sipil yang itu sudah bisa diselesiakan. Ini yang menurut saya bagian dari kerahasiaan dan kesenyapan itu," kata dia.

Utamakan dialog

Pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid. Ia meminta agar upaya negosiasi terus dilakukan hingga mencapai titik temu tanpa melakukan operasi militer yang akan melahirkan korban jiwa di Bumi Cendrawasih itu.

"Upaya negosiasi melalui dialog perlu terus dilakukan. Dialog tidak mengenal akhir. Dialog tidak membunuh," kata Usman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus berpikir ulang jika ingin mengerahkan pasukan TNI untuk melakukan penyerbuan demi membebaskan sandera. Ia berpendapat upaya itu sangat berisiko baik bagi tersandera, warga sipil, dan aparat keamanan.

Lihat Juga : Susi soal Penyanderaan OPM: Philip Salah Satu Pilot Terbaik Saya

Apalagi mengingat belakangan ini kerap terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok pro-kemerdekaan di Papua yang terus merenggut korban jiwa, termasuk warga sipil.

"Upaya pembebasan dengan jalan damai, baik lewat dialog atau negosiasi, tetap harus dikedepankan. Penyelamatan melalui kekuatan bersenjata selalu mengundang risiko besar, termasuk dengan mempertaruhkan nyawa sandera," kata dia.

Usman juga menilai kondisi medan 'perang' yang sulit dan lokasi sandera yang dikabarkan berpindah-pindah membuat rencana operasi militer semakin sulit.

Faktor-faktor itulah yang menurutnya perlu diperhatikan aparat keamanan sebelum melakukan tindakan drastis dalam menyelamatkan sandera. Usman menegaskan AII sepakat untuk mendukung pemerintah selama mengutamakan jalan non-kekerasan dan menghindari pertumpahan darah.

"Kami juga menilai bahwa langkah yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya yang menculik dan tetap menyandera pilot Susi Air justru kontradiktif dan melanggar hukum internasional, sehingga lebih baik segera lepaskan sandera," ujar Usman.