Partai Buruh Ancam Demo Tolak Aturan Upah Bisa Dipotong 25 Persen

Partai Buruh mengancam akan menggelar aksi penolakan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 yang mengizinkan pemotongan upah buruh 25 persen.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan aksi itu akan digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (21/3) pagi.

"Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan melakukan aksi, hari Selasa 21 Maret jam 10 di kantor Kemnaker," kata Said dalam konferensi persnya, Sabtu (18/3).

Said menyampaikan ribuan buruh yang berasal dari Jabodetabek akan turun ke jalan dalam aksi itu. Ia pun mengaku, aksi ini hanyalah awalan dalam aksi penolakan permenaker tersebut

Selain di kantor Kemnaker, buruh di daerah industri lainnya juga mengancam akan menggelar aksinya di kantor kepala daerah.

"Di beberapa daerah industri lainnya, seperti Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar, kemudian Medan, Banjarmasin, Ternate akan ada aksi-aksi besar-besaran juga terhadap penolakan Permenaker No. 5 Tahun 2023," kata dia.

Selain menggelar aksi, Partai Buruh juga akan menempuh upaya hukum dalam menolak regulasi tersebut. Yakni, melalui PTUN dan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA).

"Memajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan, langkah hukum yang lain adalah Judicial Review ke Mahkamah Agung," tegasnya.

Dalam Permenaker 5/2023, Kemnaker memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan.

"Ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3) lalu.