Epidemiolog soal Jokowi Larang Bukber Cegah Covid: Tidak Ada Hubungan

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono merespons arahan Presiden Joko Widodo untuk melarang kegiatan buka bersama di lingkungan instansi pemerintah.

Larangan buka puasa bersama bagi instansi pemerintah itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3).

Merujuk ke poin nomor satu dalam surat yang diedarkan oleh Kementerian Sekretaris Kabinet, Pandu menilai bahwa hal itu tidak cukup kuat untuk melakukan pelarangan kegiatan buka bersama.

"Kalau menurut saya, larangan itu enggak ada hubungannya sama kehati-hatian, dengan macam-macam. Ya kan kalau kita hampir 100 persen penduduk sudah punya imunitas," kata Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com via telepon, Kamis (23/3).

Pandu mengapresiasi sikap pemerintah yang masih menanamkan tingkat kewaspadaan soal pandemi Covid-19. Namun menurutnya, imbauan larangan buka bersama tersebut harus diberlakukan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya untuk ASN.

"Betul bahwa pandemi memang belum, enggak akan selesai, pandemi masih ada," sambungnya.

"Tapi itu bukan alasan yang cukup kuat untuk melarang. Kalau melarang ya melarang semua orang di Indonesia seharusnya," kata Pandu.

"Sekarang PPKM sudah dicabut. Tidak ada larangan lagi, tidak ada pembatasan. Tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk berbuka," imbuh Pandu.

Lebih lanjut, Pandu menilai bahwa imbauan pelarangan buka bersama tersebut merupakan antisipasi dari pemerintah terkait gaya berbuka pejabat yang kerap bermewah-mewah.

"Saya kira ini relevan dengan imbauan Jokowi sebelumnya kan supaya pemerintah jangan pamer. Karena pamer itu menyakitkan, apalagi di masa bulan puasa kan bulan untuk menahan diri," jelas Pandu.

"Menahan diri untuk tidak pamer kekayaan harta pamer kemewahan. Buka puasa kan pasti mewah, pasti di hotel, pasti di rumah makan, pasti di restoran terkenal. Uangnya siapa? enggak mungkin dari uang pegawai negeri pasi ada uang negara atau pasti ada uang pihak ketiga," cetusnya.

Dihubungi terpisah, epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman juga menyatakan hal senada dengan Pandu Riono. Menurutnya urgensi atas pelarangan tersebut nyaris tidak ada karena level imunitas publik yang semakin meningkat.

"Urgensi (pembatasan) itu sudah berkurang. Jauh lebih berkurang. Karena modal imunitas yang ada di masyarakat dari vaksinasi maupun hybrid work system itu, jadi imunitasnya juga lebih baik," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (23/4).

"Terbukti dari data juga tingkat infeksi yang berujung kepada kematian juga semakin menurun," sambungnya.

"Ditambah, bulan puasa ini kan masyarakat juga tengah menyoroti ASN, pejabat publik," ungkap Dicky.

Namun menurut Dicky, kebijakan pemerintah untuk larangan berbuka bersama tersebut tetap dapat memiliki sisi positif. Ia menyoroti interaksi para ASN yang berjumlah cukup masif di seluruh wilayah Indonesia.

"Kenapa imbauan Pak Jokowi terhadap para ASN ini juga bagus? Pertama, jumlah ASN ini kan signifikan ya. Minimal mungkin 3 juta. Bahkan kalau dengan tenaga kontrak dan pegawai kementerian lembaga setidaknya bisa 12 juta," kata Dicky.

"Jadi imbauan itu turut menjaga masa transisi ini. Turut memastikan transisi pandemi agar tetap smooth, tanpa gejolak dan risiko lahirnya sebaran baru, cluster baru," jelas Dicky.

Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi memastikan bahwa larangan buka puasa bersama tersebut tidak berlaku bagi masyarakat umum.

Ketentuan terkait interaksi masyarakat semasa bulan Ramadan bakal dimuat dalam surat edaran yang segera dirilis.

"Pastinya nanti di surat edaran ya. Tapi ini masyarakat umum tidak dilarang, hanya berupa imbauan," tutur dr. Nadia, dilansir via detikHealth, Kamis (23/4).

CNNIndonesia.com telah menghubungi dr. Siti Nadia Tarmizi untuk mengonfirmasi pernyataan terkait namun belum direspons hingga berita ini ditulis.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar momen buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H agar ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah.

Arahan ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3).

"Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian," bunyi kutipan surat tersebut yang didapat CNNIndonesia.com pada Rabu (22/3).

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan."

Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga pemerintah lainnya.