Yaqut Bantah Jokowi Anti-Islam Usai Larang Bukber Pejabat & ASN

CNN Indonesia

Jumat, 24 Mar 2023 13:48 WIB

Menag Yaqut mengatakan soal larangan bukber bagi pejabat dan ASN justru menunjukkan arahan Presiden yang memerhatikan abdi negara karena lihat situasi. — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah anggapan tentang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) anti-Islam setelah melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) buka puasa bersama (bukber).

Yaqut menyampaikan Jokowi justru sangat memperhatikan umat Islam. Kebijakan soal bukber itu, ucapnya, sekadar arahan presiden terhadap abdi negara.

Lihat Juga :

Menpan RB Minta Pejabat dan ASN Patuh Jokowi soal Larangan Bukber

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Enggaklah (Jokowi anti-Islam), Presiden sangat concern terhadap islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," kata Yaqut di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3).

Yaqut mengatakan larangan bukber untuk pejabat dan ASN diberlakukan karena melihat situasi. Dia berkata Kementerian Agama akan menerapkan hal tersebut bagi ASN dan pejabat di lingkungan mereka.

"Kita sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan Presiden," ujar Yaqut.

Lihat Juga :

Gus Yahya Buka Suara Soal Jokowi Larang ASN Buka Puasa Bersama

Sebelumnya, Jokowi memerintahkan ASN dan pejabat meniadakan kegiatan buka puasa bersama. Perintah itu diresmikan melalui Surat Sekretaris Kabinet (Seskab) Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.

Kebijakan itu dikritik banyak pihak. Ketua Umum PBB khawatir kebijakan itu menimbulkan citra buruk bagi Jokowi. Dari mulai unsur Majelis Ulama Indonesia hingga politikus.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga dikenal sebagai Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada Jokowi agar tak melarang kegiatan buka bersama yang dilakukan umat Islam baik di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/3), Yusril khawatir permintaan untuk meniadakan buka bersama di lingkungan pegawai pemerintah dianggap sebagai gerakan anti-Islam.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah, Presiden Jokowi anti-Islam," kata pria yang pernah menjadi kuasa hukum Jokowi dalam sengketa Plpres 2019 itu.