Benny K Harman Sentil Mahfud Tak Langsung Usut Transaksi Rp349 Triliun

Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman menyentil Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan laporan PPATK soal transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Benny, Mahfud yang juga menjabat Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seharusnya langsung menyelesaikan masalah tersebut alih-alih mengumumkannya ke publik.

"Mengapa Pak Mahfud mengumumkan itu kepada publik, ya kan? Kalau ada masalah kan dia harus selesaikan bukan mengumumkan kepada publik," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Politikus Partai Demokrat itu juga ingin meminta ketegasan dari Mahfud soal status hukum transaksi janggal Kemenkeu. Jika itu bagian TPPU, ia heran kenapa selama ini hal itu tidak diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Benny juga mempertanyakan Mahfud apakah laporan tersebut juga telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Omongan Mahfud tindakan Mahfud yang kena dampaknya itu adalah presiden, yang kena dampaknya itu adalah pemerintahan," ujarnya.

Komisi III DPR dijadwalkan bakal menggelar rapat dengan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu (29/3) mendatang. Sri Mulyani datang dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Pencegahan TPPU di bawah Mahfud.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari pernyataan Mahfud yang mengungkapkan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kemenkeu.

Mahfud pun telah menyampaikan tantangan kepada sejumlah anggota Komisi III DPR, seperti Benny, Arteria Dahlan, hingga Arsul Sani agar hadir dalam rapat tersebut.

"Saya sudah siap hadir. Saya tantang Benny K. Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Arteria dan Arsul Sani. Jangan cari alasan absen," kata Mahfud dalam cuitannya di akun Twitter resminya, @mohmahfud.