Partai Buruh menggelar aksi unjuk ras di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
Koordinator aksi Partai Buruh Rifki Mubarok mengatakan aksi tersebut bertujuan untuk mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam membongkar polemik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Sebagai bentuk dukungan Partai Buruh terhadap persoalan yang sangat serius, yakni permasalahan terkait dugaan korupsi," ujar Mubarok di depan Gedung DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, antikorupsi merupakan salah satu platform perjuangan partai buruh. Ia juga mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi di Dirjen Pajak.
"Kami mendorong harus ada kesungguhan DPR RI untuk membentuk panja terkait dengan persoalan pajak ini, buat audit forensik dan juga UU terkait perpajakan," tuturnya.
Lihat Juga : |
Ia juga menilai pernyataan Mahfud MD soal TPPU Rp349 triliun tak bisa disepelekan. Ia mengatakan pernyataan mantan ketua konstitusi itu berdasarkan data.
"Mahfud MD bukan orang sembarangan, kami meyakini data PPATK terkait akumulatif transaksi keuangan yang disebut DPR sebagai sumber kegaduhan akan diperjelas Pak Mahfud hari ini," kata dia.
Mubarok juga mengatakan hal tersebut sesuai dengan perintah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeberkan persolan TPPU itu secara terang benderang.
"Partai buruh secara konsisten menyuarakan kebenaran transparansi terkait persoalan ini, harus diusut tuntas. DPR RI seharusnya jangan kelabakan dengan apa yang disampaikan Mahfud MD," ucapnya.
Menurut Mubarok, seharusnya DPR memberi dukungan kepada Mahfud MD karena rakyat menanti seperti apa kondisi transaksi keuangan yang janggal.
Dia juga menyoroti soal pejabat publik yang menampilkan gaya hidup hedonisme. Menurutnya, hal itu melukai perasaan rakyat.
"Ini kan melukai partai rakyat. Partai buruh sendiri telah menyerap informasi sebab daripada kelakuan pejabat publik tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat jadi turun," ujar Mubarok.
(psr/ugo)