ANALISIS

Power Jokowi di Balik Rencana Koalisi Besar Lima Partai

CNN Indonesia

Senin, 03 Apr 2023 10:36 WIB

Presiden Jokowi dinilai menjadi penentu pembentukan kaolisi besar untuk menghadapi Pilpres 2024. Jokowi dicap ingin capres terpilih melanjutkan programnya. — Presiden Jokowi menghadiri pertemuan lima ketuam umum partai politik pendukung pemerintah di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4). (Arsip PAN)

Jakarta, CNN Indonesia --

Koalisi besar partai politik dalam menghadapi Pilpres 2024 berpeluang terbentuk usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu lima ketua umum partai di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4) kemarin.

Lima orang ketua umum yang hadir antara lain, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Mardiono.

Koalisi besar ini akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri Golkar, PAN, dan PPP serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terdiri Gerindra dan PKB.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi," kata Prabowo usai pertemuan.

Lihat Juga :

Gerak Koalisi Besar Lima Partai KIB-KKIR Usai Bertemu Jokowi

Ide koalisi besar ini awalnya diungkap oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto usai menghadiri buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (25/3) lalu.

Airlangga menjadi yang terdepan dalam membangun koalisi bersama PAN dan PPP. Mereka membentuk KIB sejak pertengahan 2022 lalu. Namun, KIB sampai saat ini belum mendeklarasikan capres dan cawapres.

Beberapa nama yang masuk bursa capres KIB adalah Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Mardiono, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.

Sedangkan Prabowo dan Cak Imin menggagas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Mereka secara resmi mendeklarasikan koalisi ini Agustus 2022. Kolisi ini juga belum resmi mengusung capres dan cawapres.

Presiden Jokowi yang hadir pada pertemuan tersebut merespons positif wacana lima partai membentuk koalisi besar. Namun, ia menegaskan tak ikut campur dalam rencana ini.

"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," ujarnya.

Lihat Juga :

Nasdem: Koalisi Besar KIB-KIR di 2024 Terbentuk, PDIP Ditinggal

Peran besar Jokowi

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago berpendapat koalisi besar potensial terwujud di Pilpres 2024 lantaran ada peran Jokowi.

Ia menilai Jokowi ingin menjadi 'king maker' yang bisa menentukan siapa sosok capres dan cawapres yang bisa melanjutkan kepemimpinannya.

"Jokowi ingin jadi king maker dalam pertemuan ini meski agenda digelar PAN. Dan ini menunjukkan power bagaimana Jokowi ingin menunjukkan siapa yang ingin diarahkannya di 2024" kata Arifki kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/4).

Arifki mengatakan dalam pembentukan dua koalisi, KIB dan KKIR, sejak awal juga mendapat restu Jokowi.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Jokowi di Kantor PAN kemarin bahwa dirinya merestui pembentukan koalisi KIB dan KKIR. Namun, Jokowi membantah memerintahkan parpol itu membentuk koalisi.

Baca "Jokowi Ingin Tentukan Capres-Cawapres" di halaman selanjutnya...

Arifki berpandangan calon presiden yang diusung oleh koalisi besar ini nantinya sesuai keinginan dan restu Jokowi. Menurutnya, siapun capres dari koalisi ini pasti orang Jokowi.

"KIB dan KKIR dianggap narasi dimainkan oleh Jokowi sebagai 'all president man'. Jokowi ingin dorong capres-capres yang memang orang presiden," kata dia.

Jokowi, kata Arifki, ingin ada yang melanjutkan program dan kebijakan yang dibuatnya. Menurutnya, berbagai progam yang telah dicanangkan Jokowi akan sulit diteruskan jika capres atau cawapres bukan dari barisan Jokowi.

"Dengan begitu dia beri ruang cukup besar pada figur-figur yang mampu melanjutkan dan mewariskan beberapa perjuangan dan program Jokowi pasca 2024," kata Arifki.

Lihat Juga :

Mahfud MD: Lebih Baik Punya DPR dan Parpol, Meskipun Jelek

Lebih lanjut, Arifki menilai kemungkinan Jokowi akan mendukung Prabowo sebagai capres. Menurutnya, Prabowo merupakan representasi dari KKIR dan belakangan ini terlihat makin mesra dengan mengajaknya kunjungan kerja ke pelbagai kota.

Sementara sosok cawapres yang diusung berasal dari kalangan KIB, antara Golkar, PAN dan PKB.

"Jokowi kan sempat endorse Ganjar dan Prabowo. Dengan kasus Ganjar blunder menolak Israel di Piala Dunia U-20, ini akan mengarah kepada Prabowo sebagai Capresnya. Bisa saja wakilnya dari KIB, Airlangga atau siapapun," kata dia.

"Bila skema ini yang diinginkan oleh Jokowi, kemungkinan koalisi ini mempersiapkan 2024, apakah melawan kubunya PDIP atau koalisi perubahan," tambahnya.

Senada, Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati berpandangan potensi terbentuknya koalisi besar kemungkinan terwujud usai Jokowi hadir dalam pertemuan.

Ia melihat Jokowi punya kepentingan agar capres-cawapres yang direstuinya nanti bisa melanjutkan pelbagai kebijakan yang sudah dikerjakannya saat ini.

"Motifnya sepertinya lebih pada upaya melanjutkan legasi pemerintahan sekarang yang belum selesai itu bisa diperjuangkan di periode berikutnya," kata Wasisto.

Lihat Juga :

Mahfud MD Bakal ke Batam Usut Kasus Dugaan Perdagangan Orang

Plus dan minus koalisi besar

Di sisi lain pengamat politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai peluang koalisi besar terwujud semakin besar usai pertemuan Jokowi dengan lima ketum parpol.

"Peluang koalisi besar akan terwujud semakin besar. Terlihat mendapat respon baik dari Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP," kata Jamiluddin, Minggu (2/4).

Jamiluddin menilai ada plus dan minusnya bila koalisi besar terbentuk. Kelebihannya pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua untuk menghemat anggaran negara. Ini kemungkinan terjadi bila PDIP merapat ke koalisi Golkar dkk untuk menghadapi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan.

"Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran dan bisa menghemat anggaran negara," katanya.

Namun, kata Jamiluddin, rakyat tak mendapat alternaitf calon pemimpin sebagai capres. Menurutnya, demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen.

Selain itu, Jamilanjutnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, dominasi partai pendukung pemerintah nantinya juga sangat kuat.

"Konsekuensinya, ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini," ujarnya.