Peluang PDIP ke Koalisi Besar dan Potensi All Jokowi's Men di Pilpres

Wacana Koalisi besar di Pilpres 2024 yang terdiri dari lima partai koalisi pemerintah Joko Widodo jadi sorotan usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyodorkan syarat jatah calon presiden (capres). 

Pasalnya PDIP menegaskan menjadi satu-satunya partai politik yang memiliki tiket untuk mengusung pasangan capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi di Pemilu 2024.

PDIP tak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi besar yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PPP, PAN, dan PKB itu.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyatakan menolak usulan partai besutan Megawati Soekarnoputri untuk masuk ke dalam koalisi besar kalau minta jatah capres.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan sejauh ini PDIP terlihat masih menerapkan kebiasaan lamanya, yakni menentukan sikap politik di detik-detik akhir jelang pelaksanaan Pilpres seperti tahun 2014 dan 2019.

"Kalau kita melihat PDIP ini kan selalu dilihat pergerakannya di akhir-akhir menit menjelang Pilpres atau Pemilu dibanding parpol lain yang sudah bergerak sebelumnya, di mana mereka selalu menampilkan kejutan di akhir," kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Lihat Juga : Analisis Restu Jokowi dan Koalisi Besar Pilpres 2024 yang Problematik

Keputusan akhir yang diambil oleh PDIP ini pun lagi-lagi akan tergantung pada titah Megawati Soekarnoputri. Namun, sejauh ini PDIP terlihat masih abu-abu perihal keputusannya dalam konstelasi Pilpres mendatang.

Terpisah, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an menyampaikan tak bisa dipungkiri PDIP menjadi satu-satunya partai yang memiliki 'boarding pass' untuk bisa mengusung calonnya sendiri dalam gelaran Pilpres 2024.

Hal ini, kata dia, membuat PDIP tak mesti buru-buru untuk menentukan sikap politiknya.

"PDIP terlihat lebih tenang dibanding partai-partai lain, jadi kalau kita amati dari sejak 1,5 tahun ini partai lain bermanuver sedemikian rupa karena mereka memang harus bermitra atau berkoalisi, sementara PDIP memang sudah cukup boarding pass nya," ucap dia.

Wacana koalisi besar, menurut Ali, juga tak serta merta mengusik ketenangan PDIP. Sebab, Ali menilai koalisi ini bisa saja tak jadi terbentuk, jika elektabilitas capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan stagnan atau justru anjlok.

"Jadi kalau misalnya ada situasi genting atau masuk dalam situasi genting, artinya ada kompetitor yang kuat dalam hal ini Anies, karena Anies dari 3 capres (Ganjar Prabowo, Prabowo Subianto, Anies) yang top 3 lembaga survei, Anies yang dianggap tidak sejalan dengan fatsun politik presiden Jokowi," tutur Ali.

"Kalau Anies menguat, potensi koalisi besar terbentuk akan ada. Tapi kalau Anies tidak menguat, elektabilitasnya tidak naik signifikan, seperti hari ini lah artinya di nomor 3 dia, nah kemungkinan koalisi besar terbentuk kecil," sambungnya.

Lihat Juga : Gaduh Isu Megawati Tunjuk Ganjar Capres, FX Rudy Kena Tegur PDIP

Sementara itu, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menuturkan PDIP harus bekerja keras jika memutuskan untuk mengusung Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024.

Ini merupakan dampak dari penolakan kehadiran tim nasional Israel pada Piala Dunia U-20 yang berujung pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah.

"Bila kelak memang PDIP mengusung Ganjar, maka bukan hal mudah untuk mengembalikan tingkat elektablitas Ganjar seperti sebelum ini. Perlu kerja keras," ujarnya.

Di sisi lain, Bawono menyebut elektablitas Prabowo Subianto justru semakin menanjak usai di-endorse oleh Jokowi di beberapa kesempatan. Jokowi juga ingin menunjukkan Prabowo merupakan sosok yang pantas untuk meneruskan programnya.

Dalam hal ini, kata Bawono, Jokowi juga ingin menunjukkan jika dirinya memiliki kemampuan menjadi seorang king maker di Pilpres 2024.

"Kedatangan sejumlah partai dalam beberapa hari terakhir ini menemui Prabowo Subianto menunjukkan pengaruh presiden tersebut sebagai real king maker di pemilu nanti," ucap Bawono.

'All Jokowi's Men' di Pilpres 2024

Sementara itu, Ali berpendapat bisa saja munculnya koalisi besar merupakan strategi dari Jokowi agar Ganjar menjadi pilihan capres yang diusung oleh PDIP di Pilpres 2024. Kemudian, Prabowo akan diusung oleh koalisi besar.

Ini tak lepas dari keinginan Jokowi agar presiden mendatang bisa meneruskan kebijakan yang telah diambilnya selama menjabat. Ganjar dan Prabowo bisa dinilai sebagai sosok yang paling pas untuk melakukannya.

"Ini agak berbeda, rezim ini agak berbeda dengan rezim SBY yang tidak begitu ikut campur dalam urusan capres, tapi memang Jokowi sangat berkepentinga, karena agenda utamanya adalah bagaimana legacy-nya seperti IKN dilanjutkan, makanya ada istilah 'all Jokowi's men' dan hari ini 'all Jokowi man' itu merujuk kedua capres Ganjar dan Prabowo," tuturnya.

Ali menyebut ini juga menjadi strategi Jokowi bahwa dirinya ini memiliki kekuatan dan tak bisa didikte oleh PDIP, meskipun ia merupakan kader.

"Dia punya orkestranya sendiri di 2024 tidak ikut dengan PDIP, orkestrasi bu Mega. Saya lihat jelas Jokowi bekerja keras bagaimana caranya presiden mendatang adalah orangnya dia," ucap Ali.

Lebih lanjut, Ali juga berpendapat ini Jokowi ingin menyampaikan pesan dirinya adalah penentu bandul sosok capres di Pilpres 2024. Hal ini terlihat dari upaya Jokowi yang tak hanya mengkonsolidasi para elit partai, tapi juga relawan.

"Kan harusnya agak aneh karena beliau tidak lagi bisa maju sebagai capres tapi relawan pun dikonsolidasi, jadi pesan yang dikirim kepada elit politik dan publik secara umum adalah Jokowi itu orang berpengaruh," pungkasnya.

Lihat Juga : NasDem Bidik Mahfud MD Jadi Cawapres Anies