DPR Tutup Masa Sidang, Puan Sampaikan Laporan Kinerja 2022-2023

Pada penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan laporan kinerja DPR selama masa persidangan tersebut. Dia pun memberi perhatian terhadap sejumlah hal, dari kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2023 hingga Pemilu 2023.

Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 digelar dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/04). Pidato Puan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin Rapat Paripurna.

Dalam laporannya, Puan menyampaikan bahwa DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan 11 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) pada masa persidangan tersebut.

"Dua di antaranya adalah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perppu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (13/4).

Di samping itu, DPR juga telah menetapkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang akan dibahas secara komprehensif dan memperhatikan masukan serta aspirasi dari berbagai pihak. Diharapkan, RUU ini dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga.

Puan juga menyatakan bahwa DPR pun terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN, agar pelaksanaan APBN berjalan sesuai dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Puan menekankan bahwa APBN tahun ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, waspada, dan antisipatif, serta harus responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian.

"DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga terus memastikan dan mengingatkan Pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang langsung dirasakan oleh rakyat," papar dia.

Isu Terkini

Dalam hal pengawasan, DPR juga telah melakukan berbagai rapat terhadap isu-isu yang menjadi sorotan, seperti kesiapan menghadapi arus mudik lebaran, permasalahan pakaian bekas impor (thrifting), dan peningkatan produksi serta produktivitas komoditas pertanian.

Tak hanya itu saja, DPR juga membahas permasalahan pengelolaan jalan tol, mitigasi Badan Usaha Milik Negara menghadapi potensi resesi ekonomi 2023, rencana impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang, penanganan dampak insiden Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, serta mitigasi risiko kebakaran di kilang minyak dan TBBM.

Terkait hal ini, Puan menegaskan bahwa DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga terus memastikan dan mengingatkan Pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang langsung dirasakan oleh rakyat.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2024, cucu Bung Karno tersebut meminta agar penyelenggara pemilu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pesta demokrasi tersebut.

"Permasalahan penyelenggara pemilu dengan partai politik harus dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik," tambahnya.

Dia pun berharap lembaga penyiaran dapat memberikan informasi yang lengkap terkait tahapan dan penyelenggaraan pemilu. Termasuk berperan serta untuk ikut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mengawal proses demokrasi sampai pelaksanaan pemilihan umum selesai.

Dalam melaksanakan diplomasi parlemen dunia, DPR melalui BKSAP disebut telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkontribusi terhadap penguatan kerja sama internasional serta multilateralisme.

Terkini, DPR akan menjadi tuan rumah Sidang Umum ASEAN Interparlementary Assembly (AIPA) ke-44 di Jakarta pada 5-10 Agustus 2023 yang dihadiri oleh 500 orang dari 10 negara ASEAN, 20 negara observer, dan 12 organisasi internasional.

Selain AIPA, DPR juga melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari Ukraina, Denmark, dan berbagai badan lainnya. Mereka berusaha menyelesaikan berbagai isu, termasuk krisis di Myanmar dan intoleransi di seluruh dunia.

Dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-146 di Bahrain, delegasi DPR dan parlemen negara lain membahas isu-isu penting seperti intoleransi, diskriminasi rasial, dan koeksistensi damai antar-umat. DPR juga telah mengesahkan RUU tentang Landas Kontinen menjadi UU.

"Upaya ini tentu membutuhkan dukungan banyak pihak, baik dari komunitas ASEAN maupun dunia internasional, tidak terkecuali Pemerintah Indonesia," ujar peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu.

Selain itu, DPR juga meminta anggota dewan untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat selama masa reses mereka. Dalam semangat gotong royong, DPR berusaha mempersatukan rakyat untuk membangun kemajuan Indonesia.

Namun, beberapa RUU masih harus dibahas lebih lanjut, termasuk Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Kesejahteraan Ibu dan Anak.