PBNU: Ramadan Digenapkan 30 Hari, 1 Syawal Sabtu 22 April 2023

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan 1 Syawal 1444 H atau perayaan Idul Fitri jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Keputusan tersebut diambil usai hilal tidak terlihat berdasarkan pemantauan tim hilai di sejumlah titik di Indonesia.

"Umur bulan Ramadan 1444 Hijriah digenapkan 30 hari. PBNU mengikhbarkan, memberitahukan, awal bulan Syawal 1444 H jatuh pada Sabtu PON 22 April 2023," kata Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa di Jakarta membacakan ketetapan PBNU, dilansir dari channel TV NU Kamis (20/4)

Ketetapan ini persis seperti yang juga diumumkan pemerintah bahwa 1 Syawal akan jatuh pada hari Sabtu 22 April.

Lihat Juga : BREAKING NEWS Pemerintah Tetapkan Lebaran Idul Fitri 2023 Sabtu 22 April

Ketetapan PBNU mengacu pada hasil pantauan hilal di 50 lokasi. Dilansir dari NU Online, titik tersebut termasuk Islamic Centre Balikpapan, Bukit Wonocolo Bojonegoro, Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari Jakarta dan Pantai Holtekamp Jayapura.

Keputusan itu dituangkan dalam surat Ikhbar 1 Syawal 1444 H PBNU. Surat itu ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Katib Aam Ahmad Said Asrori, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

PBNU melalui Lembaga Falakiyah telah menginstruksikan kepada seluruh perukyah NU untuk dapat melakukan rukyatul hilal awal Syawal 1444 H.

Dikutip di laman resmi NU, instruksi ini disampaikan dalam Surat Instruksi Rukyah Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari 1444 H nomor 026/LF-PBNU/IV/2023 yang ditandatangani Ketua LF PBNU KH Sirril Wafa dan Sekretaris LF PBNU H Asmui Mansur pada Selasa (18/4).

Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan hari raya Idul Fitri 2023. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jum'at, 21 April 2023.

"1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Mengenal Hisab dan Rukyat Jelang Penentuan Idulfitri Versi Pemerintah