Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pihak di daerahnya untuk mewaspadai kekeringan akibat fenomena El Nino.
"Potensi El-Nino yang akan melanda Indonesia perlu kita waspadai bersama," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (27/4).
Pasalnya, kata Khofifah, kekeringan yang disebabkan El Nino juga bisa menimbulkan kerawanan kebakaran hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain memicu kekeringan, minimnya curah hujan yang terjadi juga akan meningkatkan jumlah titik api, sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
Apalagi, sambungnya, sebelumnya Menko Marves RI Luhut B Pandjaitan mengatakan potensi kekeringan di beberapa wilayah Indonesia perlu dimitigasi karena diprediksi akan berdampak terhadap ketersediaan air untuk pertanian, PLTA, dan industri pariwisata.
Hal itu, kata Khofifah, disampaikan Luhut pada Rakor Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan Lahan pada Rabu (26/4) lalu.
"Bahkan dampak ekonomi EI Nino kuat pada tahun 2015, mengakibatkan kekeringan tanaman padi seluas 597 ribu hektare," ucap Khofifah, menyampaikan pesan luhut.
Oleh karena itu, kata Khofifah, perlu langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi bencana kekeringan, terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Antisipasi harus dilakukan secara bersama-sama dan komprehensif.
Khofifah pun menekankan pentingnya gotong royong seluruh elemen strategis dalam mewujudkan desa tangguh untuk menekan resiko bencana.
"Ketangguhan itu akan membentuk resiliensi. Di mana pada upaya juga diperlukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan secara masif," ujarnya.
Kegotongroyongan ini, kata dia, dapat diwujudkan apabila masyarakat mendapatkan pelatihan, edukasi dan sosialisasi berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Sebab ini merupakan pelajaran dan upaya berkelanjutan dari lini paling bawah.
Atas dasar itu, Khofifah meminta BPBD di masing-masing kabupaten/kota diharapkan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada titik-titik yang berpotensi rawan bencana.
"Jangan cuma sesaat, tapi antisipasi harus komprehensif dan dilaksanakan bersama-sama," ujar eks Menteri Sosial itu.