JK: Koalisi Besar Butuh Upaya Keras, Tetap 4 atau 3 Capres

Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengatakan ide koalisi besar dalam menghadapi Pilpres 2024 bakal membutuhkan usaha keras. JK menyebut tetap akan ada empat atau tiga pasangan calon presiden di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan JK usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/5) malam.

Lihat Juga : Golkar Dikabarkan Sepakat Gabung Koalisi Gerindra-PKB

"Ide ini (koalisi besar) bagus tapi pelaksanaan secara riilnya tentu membutuhkan suatu upaya yang keras. Tapi kita lihat kenyataan sekarang bahwa terbentuk arah pandang apakah itu tetap empat atau tiga calon itu akan terjadi," kata JK.

JK menyebut memang ada upaya membentuk koalisi besar. Namun, ia mengingatkan tak mudah untuk menyatukan semua partai dalam satu koalisi.

"Ini tentu ini ada suatu pikiran tapi dalam praktek politiknya tentu tidak mudah untuk menyatukan semua," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan wakil presiden itu berharap Golkar berhasil memperoleh suara yang banyak pada Pemilu 2024. Ia meminta partai beringin tak hanya fokus pada urusan pemilihan presiden, tetapi juga legislatif.

"Kan ini bukan hanya bicara presiden ya, bicara juga tentang legislatif nanti pemilu ini," katanya.

Lihat Juga : Gerindra: Langkah Cak Imin ke Golkar & Demokrat Sudah Dibicarakan

JK tak mau bicara banyak saat ditanya terkait pasangan capres dan cawapres yang bakal diusung Golkar. Ia menyebut sudah tak memiliki posisi penentu di partai yang pernah dipimpinnya.

"Itu nanti pembicaraan antar partai, saya tidak lagi dalam posisi mempunyai posisi penentuan di partai," katanya.

Pertemuan antara Airlangga dengan JK itu berlangsung selama kurang lebih satu jam. Airlangga datang ditemani istrinya, Yanti Airlangga. Tak ada elite Golkar yang ikut mendampingi Airlangga.

Dua hari sebelumnya JK juga menerima kunjungan Prabowo Subianto di kediamannya.

Kunjungan berlangsung singkat sebelum Prabowo bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara bersama enam ketua umum partai koalisi pemerintah.