NasDem Sebut Luhut-Paloh Sepakat Cawe-cawe Jokowi Tak Boleh Dibiarkan

Ketua Pemenangan Pemilu NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membicarakan cawe-cawe atau ikut campur Presiden Joko Widodo dalam koalisi parpol jelang Pilpres 2024.

Menurutnya, kedua tokoh yang bertemu di Wisma Nusantara lantai 28, Jakarta Pusat itu bersepakat tidak akan membiarkan cawe-cawe presiden.

Lihat Juga : Koalisi Pendukung Anies Baswedan Minta Jokowi Netral di Pilpres 2024

"Kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini juga bisa mengancam artinya akan menimbulkan dinamika-dimanika yang kadang kadang tidak perlu," ujar Sugeng dalam konferensi pers bersama tim delapan dan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5).

Ia mengakui hal tersebut sulit dihindari. Namun kedua tokoh tetap menghormati keputusan politik masing-masing.

"Termasuk, mohon maaf kita sebut dalam hal ini Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan Pak Surya. Dalam hal ini Nasdem, konteks kontestasi, sekaligus menyangkut Pak Anies. Itu eksplisitnya seperti itu," tuturnya.

Selain itu, Sugeng juga mengatakan kedua tokoh itu ingin menciptakan situasi yang kondusif dalam kompetisi Pilpres 2024 agar lebih jujur dan adil.

"Kenapa tadi saling mengingatkan, mohon maaf kalau kayak gini, ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image misalnya pemerintah atau presiden berpihak kepada calon tertentu. Itu seyogyanya dihapuskan," kata dia.

Lihat Juga : NasDem Kritik Jokowi: Semestinya Presiden Tak Ikut Fasilitasi Parpol

Jokowi telah menepis bahwa dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik menentukan koalisi di Pilpres 2024.

Jokowi mengatakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai politik sebatas diskusi. Termasuk saat mengumpulkan pejabat teras partai politik di Istana beberapa hari lalu.

"Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok cawe-cawe, diskusi," kata Jokowi di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Jokowi menegaskan statusnya bukan hanya kepala negara, melainkan juga pejabat politik. Oleh karena itu dia merasa wajar jika berdiskusi dengan partai-partai politik.

"Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," ujarnya.

Lihat Juga : Cawe-cawe Jokowi Urus Pilpres 2024 di Istana

Jokowi juga menganggap tidak ada aturan yang dilanggar ketika mengumpulkan ketua-ketua umum partai politik di Istana.

Ia menegaskan bahwa dirinya adalah politikus, sehingga diskusi dengan partai politik lazim dilakukan. Namun, ia memastikan urusan capres dan cawapres merupakan urusan parpol.

"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada," kata dia.