Disdukcapil DKI: Penonaktifan NIK Sementara, Bisa Diaktifkan Kembali

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta bakal menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sekitar 194 ribu penduduk KTP DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di ibu kota, mulai Maret 2024.

Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan penonaktifan itu hanya bersifat sementara. Masyarakat bisa kembali mengaktifkan NIK mereka yang terdampak penonaktifan.

Lihat Juga : 194 Ribu NIK Warga KTP DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan

"Ini kita akan menonaktifkan sementara, ini dipahami banyak yang salah, mereka pikir itu akan dimatikan. NIK adalah hak seseorang, NIK tidak akan pernah berubah. Jadi ini penonaktifannya adalah sementara," kata Budi di kantornya, Jumat (5/5).

"Itu tidak dimatikan seperti misalkan mereka meninggal, dimatikan total," imbuh dia.

Budi menjelaskan mekanisme pengaktifan kembali tidak membutuhkan waktu lama. Masyarakat yang mengetahui NIK mereka dinonaktifkan, bisa datang ke kantor Disdukcapil.

Ia menyebut pihaknya bakal langsung memproses jika masyarakat memang ingin memindahkan dokumen kependudukan ke domisilinya.

Lihat Juga : Disdukcapil DKI Sebut Penonaktifan E-KTP Jakarta Bulan Juni Hoaks

"Misal mau pindah aja, itu bisa langsung kita pindahkan, atau masih di sini (Jakarta), masih bertempat tinggal di sini. Oleh karenanya kita verifikasi lapangan. Kita ke lapangan ngecek, kalau benar masih di situ, di dalam verifikasi lapangan ada BAP, jika memang benar ada di sana, maka segera diaktifkan (NIK)," kata Budi.

Sebelumnya, Budi mengatakan data 194 ribu yang terancam dinonaktifkan itu akan kembali diverifikasi, sehingga ada kemungkinan bertambah atau berkurang. Kebijakan menonaktifkan akan dilakukan pada Maret 2024.

Ia mengatakan kebijakan menonaktifkan NIK ini untuk menertibkan sistem administrasi di Jakarta.

Selain itu, kebijakan tersebut akan membuat program bantuan sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat tepat sasaran.

Lihat Juga : Hampir 200 ribu NIK Non-DKI Dinonaktifkan Pemprov Mulai Agustus 2023

Budi mengatakan warga yang NIK-nya dinonaktifkan, akan berdampak pada administrasi pelayanan lain.

"Saat melakukan transaksi misalkan perbankan, Samsat, bayar pajak, bayar BPJS nanti akan ada semacam notifikasi bahwa anda harus ke Dinas Dukcapil, jadi seperti itu," kata Budi, Kamis (4/6).