DKI Akan Ajak Kantor Pemerintah-Swasta Diskusi Pengaturan Jam Kerja

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah provinsi bakal mengajak pemerintah pusat, pihak swasta untuk berdiskusi mengenai rencana pembagian jam masuk kerja untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta.

"Nanti kan pihak swasta kita bicarakan, Pemerintah Pusat, kantor-kantor yang di sekitar Thamrin kita ajak ngobrol, asosiasi-asosiasi gedung, mall segala macam, kita ajak juga bicara," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/5).

Ia menyebut focus grup discussion (FGD) bakal digelar dalam waktu dekat untuk membahas rencana itu.

"FGD nanti, FGD kan nanti di Borobudur dengan semua pihak, lapisan masyarakat. nanti saya yang buka," katanya.

Beberapa waktu lalu, Heru mengusulkan agar jam masuk kantor di DKI Jakarta terbagi menjadi dua yakni jam 08.00 dan 10.00 WIB.

Rencana pembagian jam masuk kantor tersebut diharapkan dapat mengurangi volume kepadatan kendaraan di jalan utama Ibu Kota hingga 30 persen.

"Masuknya tiap gedung tuh harus separuh, jam 8 dengan jam 10. Kalau orang tua dari rumah jam 6 nganter anak sekolah dulu jam 7. Terus dia ke kantor jam 8. Jadi gak ganggu juga orang tua untuk nganter sekolah. Ada juga yang jam 10, ya itu jam 8 dengan jam 10 siapa aja nanti itu dibahas," kata Heru.