Kritik JK dan Anies: Tiada Penjaga Keadilan hingga Jalan Rusak

Jusuf Kalla (JK) dan Anies Baswedan sama-sama melontarkan kritik saat tampil di Puncak Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).

JK dan Anies sama-sama mendapat panggung untuk berpidato di acara tersebut. Pada pidatonya, JK menyebut ada pihak yang "tidak menjaga keadilan."

"Keadilan juga harus dijaga karena banyak pihak tidak menjaga keadilan. Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, Jambi, Makassar, rusak luar biasa," kata dia.

JK menyebut, keberadaan jalan tol yang dibangun pemerintah memang penting. Namun, masih ada ribuan kilometer jalan rusak di Indonesia.

Lihat Juga : JK Kritik Jalan Rusak Lampung-Jambi: Jalan Baik Cuma untuk yang Mampu

Menurutnya, hal tersebut membuat orang menganggap jalan bagus hanya untuk orang mampu.

"Tapi 170 ribu KM jalan rusak di Indonesia, itu data BPS. Artinya orang menganggap, kalo mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa dapat," kata JK.

"Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh kecil saja. Saya juga turut bertanggung jawab terkait itu. PKS bertanggung jawab, Demokrat apalagi. Tapi jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang, tapi lihat dari apa yang dirasai orang," tambahnya.

Mantan Wakil Presiden RI itu mengatakan, Indonesia sudah "mencapai kesejahteraan" jika dilihat dari pendapatan per kapita. Namun menurutnya hal itu belum cukup dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

"Tapi belum cukup dibanding negara-negara sekitar kita. Singapura jauh, Malaysia jauh. Vietnam akan lebih baik lagi daripada kita," ujar JK.

"Karena itu, maka usaha bersama ini sebagai rakyat, bangsa yang punya tanggungjawab bersama adalah suatu kewajiban besar," kata dia.

Jalan era SBY vs Jokowi

Di sisi lain, Anies Baswedan, calon presiden (capres) partai Nasional Demokrat (NasDem) dan PKS, juga tak ketinggalan melontarkan kritik soal jalan.

Anies menyebut banyak "pembangunan infrastruktur besar" di era pemerintahan Jokowi semisal pembangunan jalan. Dalam pidatonya, Anies mengutip data pembangunan jalan dari Katadata.

Menurut Anies, pemerintahan era Jokowi memang "berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya." Namun demikian, Anies menilai perlu dilihat keberpihakan pembangunan jalan tersebut.

Anies pun membandingkan pembangunan infrastruktur jalan tersebut dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sepanjang 1.569 KM dari total 2.499 KM, itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke pasar baik jalan nasional, provinsi, atau kabupaten terbangun 19 ribu KM di pemerintahan ini," kata Anies.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu jaman Pak SBY jalan tak berbayar 144 ribu atau 7,5 kali lipat. bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun 590 KM, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 KM, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain. Kita bicara panjang," tambah dia.

Padahal menurut Anies, kedua infrastruktur itu sama-sama diperlukan. Untuk itu, Anies menegaskan perlunya keberadaan institusi dan infrastruktur yang inklusif.

"Ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian," ujarnya.