Kementerian ATR/BPN Serahkan 162 Sertifikat Aset Milik DKI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 162 setifikat aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aset ini berupa 225 hektare bidang tanah.

Penyerahan sertifikat ini berlangsung pada saat penandatanganan nota kesepakatan bersama Pemprov DKI dengan Kementerian ATR/BPN.

Nota kesepakatan ini diteken langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jumat (19/5).

Langkah ini merupakan salah satu upaya serius Pemprov DKI dalam pengamanan aset tanah secara hukum dengan pensertifikasian bidang tanah. Sehingga akuntabilitas pelaporan aset Pemprov DKI semakin baik.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah, Marulina Dewi menyatakan, penandatangan nota kesepakatan ini sebagai pedoman kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan BPN untuk melaksanakan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Sesuai dokumen rencana kerja , dengan jangka waktu sesuai Nota Kesepakatan selama 5 tahun, sedikitnya 4.000 bidang tanah aset milik Pemprov DKI Jakarta di sertifikatkan per tahun-nya," kata Marulina Dewi dalam keterangannya dikutip Sabtu (20/5).

Pada kesempatan ini sebagai bagian dari kerja sama tahap awal, selain menerima 162 sertifikat tanah dari ATR/BPN, Pj. Gubernur Heru juga turut serta dalam Deklarasi Jakarta Pusat Kota Lengkap.

Kota Lengkap merupakan apresiasi kepada sebuah kota yang telah berhasil memetakan seluruh bidang tanahnya disertai validitas dokumen spasial maupun yuridis.

Hal ini tentunya akan semakin mendukung upaya perumusan kebijakan pemerintah khususnya di bidang tata ruang sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

"Baru tadi kita menyaksikan Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sertifikat sebanyak 162 aset-aset Pemprov DKI. Ini menjadi suatu kebanggaan kami, karena akuntabilitas pencatatan asetnya semakin baik dan memberikan kepastian hukum yang terjamin," ujar Heru.

Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru menambahkan, Pemprov DKI siap mendukung Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset-aset pemprov DKI yang belum selesai.

Menurut dia, hal ini penting untuk dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan aset. Harapannya, ini menjadi upaya dalam mencegah timbulnya permasalahan yang serupa di masa mendatang.

"Pemprov DKI bersama Kementerian ATR/BPN akan terus untuk merapikan pemetaan tanah di Jakarta demi mencegah terjadinya sengketa tanah," ujar Heru.