Duduk Perkara Wacana Penambahan Kodam di Tiap Provinsi

Rencana penambahan komando daerah militer (kodam) di tiap provinsi menuai kritik. Saat ini, rencana itu masih berproses di Mabes TNI.

Awalnya, rencana ini diungkap oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman usai Rapim TNI AD di Mabes AD, Jakarta, Jumat (10/2).

Dalam usulannya, TNI AD meminta keberadaan kodam di setiap provinsi. Saat ini, terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia.

"Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam," kata Dudung usai Rapim TNI AD di Mabes AD, Jakarta, Jumat (10/2).

Dudung mengatakan usulan itu akan ditindaklanjuti Panglima TNI ke kementerian terkait.

Lihat Juga : Rencana Penambahan Kodam yang Dikritik Megawati

"Panglima nanti akan usulkan kepada Kemhan, Kemhan akan usulkan kepada Menpan-RB tentunya juga nanti akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, karena akan menyangkut masalah anggaran," kata dia.

Saat itu, Dudung berharap usulan bisa direalisasikan pada tahun ini. Menurut Dudung, penambahan itu tidak sulit untuk direalisasikan.

"Kan, itu tinggal mindahin, contoh Korem Lampung dari Danrem bintang satu tinggal jadikan Pangdam di situ," katanya.

Rencana besar pemerintah

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan penambahan kodam tersebut memang merupakan rencana garis besar dari pemerintah.

"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah," ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (11/2).

Prabowo menambahkan saat ini Polri saja sudah memiliki Polda di setiap provinsi, sehingga TNI pun tak mau ketinggalan.

"Polisi sudah ke arah situ, tiap provinsi ada Polda. Nah, sekarang tiap provinsi kita tingkatkan menjadi Kodam," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak mengatakan secara detail target waktu penambahan kodam, dan hanya menyebut saat ini pihaknya terus menggodok hal tersebut bersama pihak-pihak terkait.

Dikritik koalisi sipil hingga pengamat

Ketika wacana itu mencuat, kritik bermunculan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana penambahan kodam di tiap provinsi merupakan kemunduran terhadap reformasi TNI.

"Kami memandang bahwa pernyataan kedua pejabat tersebut tidak berdasar, sangat berbahaya, dan merupakan kemunduran bagi perkembangan Reformasi TNI dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," kata koalisi dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Koalisi juga menilai wacana tersebut mengkhianati semangat Reformasi 1998, khususnya penghapusan doktrin dwifungsi ABRI yang salah satu agendanya adalah restrukturisasi Komando Teritorial (Koter).

Koalisi mengingatkan Prabowo, Dudung hingga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar kembali belajar sejarah tentang keberadaan Koter.

Menurut Koalisi, Koter pada masa Orde Baru difungsikan untuk mendistribusikan peran politik ABRI di daerah, termasuk menjalankan kontrol dan represi terhadap masyarakat yang menentang rezim Soeharto.

"Terlebih hierarki Koter menyerupai struktur pemerintahan sipil di daerah yang hierarkinya sampai ke kecamatan dan memiliki babinsa di level terbawah," kata koalisi.

Sementara Pengamat militer dari ISESS Khairul Fahmi berpendapat membandingkan posisi kodam dengan Polda tidak tepat, karena posisi Polri saat ini setara dengan organisasi TNI bukan dengan matra sebagaimana ketika Polri masih berada di bawah ABRI.

Lagipula, sambung Khairul, pembentukan Polda di setiap provinsi memiliki basis argumen dan urgensinya sendiri dan tidak bisa disama-ratakan.

Menurut Khairul, kalaupun ada kehendak untuk menyelaraskan dengan pemerintahan daerah dan kepolisian, yang mestinya lebih relevan adalah pembentukan organisasi yang akan menjadi perpanjangan tangan atau pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Mabes TNI di daerah.

"Bukan sekadar satuan teritorial TNI AD," katanya.

Lihat Juga : Wacana Tambah Kodam, Dudung Bandingkan Keberadaan Polda Tiap Provinsi

Dikritik Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik rencana penambahan kodam di tiap provinsi. Menurutnya, saat ini Indonesia tidak dalam situasi perang.

"Katanya mau dibuat di tiap tempat, kodam, Pak udah lah dulu Pak. Ini enggak ada perang, satu. Kedua, apa kita juga mau perang?" ujar Megawati saat menyampaikan pidato di acara HUT ke-58 Lemhanas RI, Sabtu (20/5).

Ia mengenang masa kepemimpinan sang ayah Sukarno saat menjadi Presiden RI. Mega menuturkan dahulu tak ada kodam, tapi laskar-laskar.

Laskar-laskar ini yang menurutnya berjuang menjaga keutuhan negara. Ia mengatakan saat ini lebih baik mengantisipasi atau menghindari perang.

"Angkatannya harus bagus, jangan mau-maunya sendiri, memperkaya diri," katanya.

Rencana matang, berproses di Mabes TNI

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan rencana penambahan kodam sudah dipikirkan matang-matang.

"Penambahan kodam penting dan bagian dari doktrin pertahanan rakyat semesta," ujar Dahnil kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Minggu (21/5).

Dahnil mengatakan kehadiran dan penguatan komando teritorial sangat penting di tengah upaya memperkuat pertahanan Indonesia.

"Ditambah lagi komando teritorial adalah bagian penting dari konsepsi pertahanan rakyat semesta," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menerangkan rencana penambahan kodam di tiap provinsi sedang berproses di Mabes TNI.

"Untuk rencana Kodam di tiap provinsi, TNI AD sudah bersurat ke Mabes TNI. Sekarang prosesnya ada di Mabes TNI," kata Hamim.