Kapten Philip Terancam Dibunuh, Bagaimana Pemerintah Harus Bersikap?

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya mengancam bakal membunuh Pilot Susi Air yang mereka sandera, Philip Mark Mehrtens. KKB menetapkan tenggat dua bulan agar dialog mengenai kemerdekaan Papua dilakukan.

Dalam sebuah video yang disebarluaskan juru bicara KKB Sebby Sambom, Mehrtens terlihat kurus. Ia yang sudah tiga bulan disandera KKB terlihat memegang bendera Bintang Kejora-- simbol kemerdekaan Papua Barat. Sejumlah anggota KKB mengacungkan senapan ikut menemani Mehrtens dalam pembuatan video tersebut.

"Jika itu [negosiasi] tidak terjadi dalam waktu dua bulan, mereka mengatakan akan menembak saya," ujar Mehrtens dalam video yang diterima CNNIndonesia.com.

Aktivis lembaga swadaya masyarakat Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Latifah Anum Siregar menilai ancaman kelompok bersenjata tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah RI. 

"Ini warning yang sangat serius," ujar Anum kepada CNNIndonesia.com, Minggu (28/5).

Pemerintah, terang dia, harus cermat mengambil keputusan untuk membebaskan Mehrtens yang disandera sejak pekan pertama Februari lalu. Ia meminta pemerintah mengupayakan jalur dialog tanpa kehadiran TNI/Polri.

"Apabila pemerintah tidak mulai melakukan komunikasi non-militer dengan kelompok tersebut untuk pembebasan, tentu sangat membahayakan keselamatan pilot," ucap penerima Gwangju Award 2015 tersebut.

"Jadi, cara meresponsnya adalah melakukan komunikasi non-militer. Sejauhnya sudah melibatkan tokoh adat dan pemerintah namun apabila militer masih ikut di dalamnya akan sangat riskan bagi keselamatan pilot," sambungnya.

Polda Papua mengaku telah mengirimkan tim khusus guna mengoptimalkan proses negosiasi yang dilakukan untuk membebaskan Mehrtens. Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan pihaknya melibatkan dewan gereja dan keuskupan setempat dalam tim tersebut. Hal ini yang disayangkan Anum.

"Sebenarnya untuk pembebasan pilot, tim negosiasi sudah dibentuk/ada dan di dalamnya ada TNI/Polri. Ini yang harus dipisah dulu jadi hanya pemerintah, sipil dan tokoh sipil," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyatakan seharusnya yang membuat tim negosiasi adalah pemerintah pusat.

"Kalau kepolisian daerah bikin tim negosiasi tapi pemerintah pusat kirim pasukan, lalu di mana negosiasinya?" kata Usman.

Ia mengatakan pemerintah pusat harus segera merespons ancaman KKB yang akan menembak Mehrtens dengan mengajak dialog. Hal itu diperlukan agar mencegah jatuh korban jiwa baik dari warga sipil maupun aparat.

"Langkah pertama pemerintah itu adalah menyamakan persepsi di antara berbagai kementerian/lembaga bahwa dialog itu adalah pilihan," tandasnya.

Isu HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ancaman KKB pimpinan Egianus Kogoya adalah bentuk provokasi yang dapat menjadi legitimasi untuk memperbesar pendekatan keamanan di Papua. Lembaga ini mengecam tindakan tersebut.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro lantas meminta pemerintah untuk tidak terpancing dan menginisiasi upaya damai yang otentik.

"Komnas HAM senantiasa meminta pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk menggunakan pendekatan keamanan secara proporsional dan terukur dalam upaya-upaya pembebasan Philip Mehrtens dan penanganan situasi di Papua," ucap Atnike.

Atnike berpendapat ancaman penembakan terhadap Mehrtens hanya akan merugikan masyarakat di Papua, memperburuk kondisi HAM dan memperpanjang siklus kekerasan di Papua.

Penyanderaan dan ancaman untuk membunuh sandera, terang dia, dapat menghilangkan simpati masyarakat termasuk masyarakat internasional terhadap persoalan-persoalan HAM di Papua.

"Komnas HAM sekali lagi meminta kepada Egianus Kogoya untuk segera membebaskan Philip Mehrtens tanpa syarat," tegasnya.

Perang psikologis

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menganggap video ancaman pembunuhan terhadap Mehrtens mengindikasikan perang psikologis tengah berlangsung.

"Kita tidak bisa tergesa-gesa membuat kesimpulan. Bisa saja beredarnya video ancaman itu merupakan bentuk operasi atau kontra-operasi psikologis yang berasal dari pihak kelompok bersenjata," ucap Khairul.

Khairul berujar video ancaman pembunuhan yang beredar luas bisa saja merupakan bentuk reaksi psikologis kelompok bersenjata sebagai dampak operasi yang dilakukan pemerintah.

Artinya, terang dia, rangkaian kombinasi tindakan yang ditempuh pemerintah baik yang dilakukan secara senyap, dipropagandakan, ditambah dengan narasi-narasi persuasif telah berhasil menghadirkan persepsi ketidakpastian berlarut dan menghabiskan kesabaran.

"Nah, saya melihat kecenderungan ini lebih kuat," imbuhnya.

Dengan segala kerumitan yang terjadi, Khairul menekankan keselamatan nyawa Mehrtens, warga sipil dan aparat harus menjadi poin utama apa pun kebijakan yang akan diambil pemerintah nantinya.

"Tentunya kita berharap yang terbaik. Pilot Susi Air dapat dievakuasi dalam keadaan sehat, tanpa melalui aksi yang berdarah-darah. Kita bisa optimistis bahwa hal itu masih mungkin untuk direalisasikan melalui upaya persuasif dan peningkatan tekanan psikologis secara terukur," pungkas Khairul.