Pekan Pertama Ancaman KKB, Kodam Cendrawasih Masih Utamakan Negosiasi

Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen Izak Pangemanan mengatakan pihaknya mengutamakan pendekatan negosiasi untuk membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Kita negosiasi, (melibatkan) Forkopimda setempat," kata Izak melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/6).

Philip disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari sesaat setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Dalam video terbaru pada 26 Mei 2023, Pilot Susi Air itu menyebut KKB akan menembaknya jika tidak ada negosiasi dalam dua bulan ke depan.

Lihat Juga : Tokoh Gereja Papua Akui Kesulitan Lobi KKB Bebaskan Pilot Susi Air

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menilai ancaman pembunuhan terhadap Philip, bahkan penyanderaannya yang berlangsung berbulan-bulan, tidak bisa dibenarkan dan menimbulkan penderitaan pada individu yang tidak bersalah.

"Kami kembali mengingatkan bahwa penyanderaan warga sipil melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak atas kehidupan, keselamatan, rasa aman, dan kebebasan individu," kata Usman.

Ia pun menyerukan agar Philip segera dibebaskan. Usman juga mengatakan pihak yang bertikai harus menghormati prinsip hak asasi manusia dan menahan diri untuk tidak melakukan serangan terhadap warga sipil.

"Kami juga menyerukan agar kelompok penyandera dan pihak-pihak yang mengupayakan pembebasan pilot agar dia segera dibebaskan dan selalu memprioritaskan keselamatan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertikaian," katanya.

Lihat Juga : Megawati: Saya Sedih Lho, Kok Urusan Papua Enggak Selesai-selesai

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan melibatkan negara lain dalam membebaskan Philip.

"Kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain. Ini internal kita, dan kita bisa melakukan itu," kata Mahfud, Senin (29/5).

Menurutnya, jika pemerintah menerima bantuan dari baik dari negara lain atau LSM internasional, maka akan ada pihak lain lagi yang akan ikut campur, termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Apapun taruhannya tidak boleh internasional ke situ, karena kalau itu diiyakan, nanti akan merembet, ke PBB, ke mana. Ternyata ada ini, ada itu. Sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM internasional yang datang ke kita," katanya.