PPP Respons Usul Denny soal Periksa Jokowi: Kegenitan Politik

Anggota Komisi III Fraksi Partai Persatuan Bangsa (PPP) Arsul Sani mengatakan DPR RI tidak akan menanggapi dan melayani permintaan eks Wamenkumham Denny Indrayana untuk memeriksa Presiden Joko Widodo lewat hak angket demi mendorong pemakzulan atau impeachment dari jabatannya lantaran diduga melanggar UUD 1945.

"DPR tidak akan akan menanggapi dan melayani permintaan Denny Indrayana. Yang dilakukannya dengan surat atau postingan terbuka itu tidak lebih dari kegenitan politik," ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (7/6).

Menurut Arsul, Denny sedang membangun citra politiknya untuk Pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa Denny Indrayana merupakan sosok yang mewakili pemerintah era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dia kan mewakili kelompok atau rezim pemerintahan sebelum sekarang. Saya kira semua yang di dunia politik memahami posisi politik yang diambilnya," kata dia.

Arsul menduga pendapat Denny tersebut karena guru besar hukum tata negara itu sudah berseberangan dengan pemerintahan Jokowi sejak awal.

"(DPR tak akan menanggapi) kelompok aktivis masyarakat sipil yang relatif netral juga tidak menyambut manuver-manuver Denny Indrayana, tuh," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Robert Rouw mengaku belum menentukan sikap untuk menanggapi permintaan Denny soal hak angket untuk memeriksa Jokowi.

"Kita lihat saja nanti," ujar Robert di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (6/6).

Salah satu dugaan pelanggaran Jokowi yang dimaksud Denny adalah adalah membiarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal, Menkumham Yasonna Laoly sudah mengakui AHY sebagai ketua umum yang sah.

Menurut Rouw, NasDem belum menentukan sikap karena dia yakin Jokowi tidak mendukung manuver kubu Moeldoko guna merebut Partai Demokrat dari AHY.

"Saya masih yakin enggak mungkin (Jokowi mendukung Moeldoko) lah seperti itu," kata Rouw.