DPD Minta Tambahan Anggaran Rp166 Miliar untuk 2024

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta anggaran tahun 2024 ditambah untuk melaksanakan sejumlah program prioritas, salah satunya kepindahan tugas pegawai ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi mengatakan pagu indikatif tahun 2024 yang telah disetujui sebesar Rp1,163,356,207,000 belum mengakomodasi program-program prioritas DPD. Padahal, program tersebut harus dilaksanakan pada 2024.

Lihat Juga : BNN Minta Tambahan Anggaran Rp1,9 Triliun ke DPR

Oleh sebab itu, DPD meminta penambahan anggaran sebesar Rp166.344.391.000 untuk tahun 2024.

"Dalam forum rapat dengar pendapat yang terhormat ini, DPD RI mengajukan permohonan usulan tambahan anggaran sebesar Rp166.344.391.000," kata Rahman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Kamis (8/6).

Rahman menjelaskan program prioritas itu antara lain kegiatan lima tahunan keanggotaan baru di mana hasil dari Pemilu 2024 adalah terpilihnya anggota DPD RI untuk periode 2024-2029.

Kemudian, kegiatan yang merupakan dampak dari pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat dengan terbentuknya empat provinsi baru yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

Dengan pemekaran tersebut, kata dia, anggota DPD RI bertambah menjadi 152 anggota, sehingga memerlukan dukungan staf anggota di bidang keahlian, bidang administrasi serta pegawai di kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Pemekaran.

DPD juga menilai ada kekurangan kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan bagi 152 anggota periode 2024-2025 pada Masa Sidang I dan II.

Lihat Juga : Kemhan Ajukan Anggaran Rp350 Triliun ke DPR untuk 2024

Program prioritas lainnya yakni rapat di Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Provinsi dengan konstituen dan pemberitaan kegiatan anggota DPD RI di media bagi 16 anggota DPD RI dari empat Provinsi Pemekaran. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana di empat Provinsi Pemekaran.

"Kegiatan pindah tugas bagi pejabat atau pegawai Setjen DPD RI ke Ibu Kota Negara Nusantara," tambahnya.

Sebelumnya, DPD juga menganggarkan Rp14,4 miliar untuk renovasi ruang kerja anggota dan Rp4,8 miliar untuk renovasi toilet.

Kedua proyek itu berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan metode tender dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi.

"Pekerjaan jasa konstruksi renovasi ruang kerja anggota DPD RI tahun anggaran 2023 total pagu Rp14.451.021.000," demikian tertulis di laman sirup.lkpp.go.id yang diakses CNNIndonesia.com pada Rabu (7/6) pukul 18.00 WIB.

Sedangkan renovasi toilet tertulis 'Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI'. Dalam laman itu, total pagu pekerjaan toilet tersebut senilai Rp4.804.021.000.

Lihat Juga : Anggota Komisi III Kritik Biaya Renovasi Toilet DPD Rp4,8 Miliar