Menpan RB Lapor Jokowi Rencana Pemindahan ASN ke IKN: Target 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menghadap ke Presiden Jokowi untuk melaporkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Azwar mengatakan pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah membuat simulasi siapa saja ASN yang bakal pindah di tahap pertama.

"Jadi Kemenpan RB sudah membuat simulasi, secara detail setelah tempat siap, ASN mana saja yang pindah, bahkan di dalam Kementerian/Lembaga itu eselon berapa dan siapa yang akan pindah sudah kami petakan. Ini sudah komprehensif dan BKN sudah lakukan simulasi," kata Azwar di Kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).

Lihat Juga : Walhi Endus Kaitan Ekspor Pasir Laut dengan Pilpres 2024

Ia menjelaskan ASN kementerian yang pertama pindah adalah yang berasal Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Keuangan.

Ditargetkan, pemindahan dimulai pada 2024 mendatang.

"Tentu kementerian yang terkait kebijakan, misalnya Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkeu dan kementerian/lembaga lainnya, tapi ini tidak harus semua pindah, ada yang beberapa yang pindah, ada yang tidak, bertahap," katanya.

"Target 2024. Sekarang 47 tower untuk ASN sedang menunggu pemenangan lelang," katanya.

Ia mengklaim belum menerima laporan adanya ASN yang enggan pindah. Azwar justru mengatakan ada ASN yang tidak masuk dalam skenario pindah, namun meminta pindah.

"Justru ada yang usulkan dan bikin surat mau masuk skenario ASN yang pindah," katanya.

Lihat Juga : Jokowi di Singapura: Siapa Menang Pilpres 2024? Ah Maaf Salah Pidato

Sebelumnya, Azwar mengatakan 16.990 ASN dan anggota TNI-Polri akan dipindahkan ke IKN pada tahap pertama atau 2024 mendatang.

Ia merinci 16.990 itu terdiri dari 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga. Sementara 5.716 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri.

Jumlah itu ia paparkan usai mengunjungi proyek IKN pekan lalu. Ia berharap kehadiran ASN tersebut bisa menunjang kegiatan pemerintah dan pelayanan publik di IKN.