Ganjar Respons Isu Kontrak Politik Menteri Strategis Ditentukan PDIP

Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo merespons kabar yang diembuskan politikus PSI Ade Armando soal kontrak politik dengan PDIP terkait penunjukan menteri.

Dalam kicaunya Ade Armando menyebut ada kabar bahwa Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP yang salah satu isinya adalah penunjukan menteri di posisi strategis ditentukan oleh PDIP, jika Ganjar terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.

"Kabinet, ya, ditentukan oleh Presiden. Wong, prerogatif kok (hak prerogratif kok)," ujar Ganjar singkat usai menyapa calon Pekerjaan Migran Indonesia di Kantor Disnakertrans Jateng, Semarang, Senin (12/6), dikutip dari detikcom.

Ganjar tak menjawab pertanyaan soal kebenaran kontrak politik. Terpisah, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono juga tak membantah tegas soal kabar kontrak politik antara Ganjar dan PDIP.

Lihat Juga : ANALISIS Goda Demokrat, PDIP Goyang Koalisi Anies

Namun, menurutnya, kabar kontrak politik tersebut tak masuk akal. Dia justru mempertanyakan kontrak politik yang bisa dibuat antara kader dan partainya.

"Dengan kader partai sendiri masak ada kontrak politik. Enggak ketemu logika politiknya, ada kontrak politik dengan kader sendiri," ucap Nyusirwan, kemarin.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan tak ada kontrak politik yang dibuat Ganjar dan PDIP terkait pencalonan presiden. Menurut dia, mereka yang membangun narasi tersebut hanya sedang menyudutkan Ganjar.

Said menyebut pihak yang membangun narasi soal kontrak politik tak berbeda dengan Brutus; seolah-olah mendukung namun merusak hubungan Ganjar dengan PDIP dengan menyebarkan fitnah.

"Saya pastikan 1000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan," ucap Said.

Sebelumnya, Ade Armando mengungkap kabar bahwa Ganjar menandatangani kontrak politik terkait pencalonannya dengan PDIP. Salah satu poin kontrak konon berisi soal penyusunan kabinet, jika Ganjar terpilih, harus atas persetujuan PDIP.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," ucap Ade lewat cuitannya, Minggu (11/6).

Ade saat dihubungi mengatakan lewat cuitan itu dia ingin meminta klarifikasi soal kebenaran kabar tersebut. Sebab, menurut dia, politikus PDIP Hendrawan Supratikno telah membenarkan kontrak politik tersebut meski bersifat konfidensial atau kepercayaan secara pribadi.

Lihat Juga : Bursa Cawapres Ganjar Pranowo Makin Ramai

"Nah, dalam hal ini saya itu mengangkat, menulis tweet itu untuk meminta klarifikasi bener enggak, sih, sampai segitunya," kata Ade.

Sebagai relawan Ganjar, Ade menganggap kebenaran soal kontrak politik tersebut perlu ia ketahui. Sebab, dia mengaku akan mengevaluasi ulang dukungan kepada Ganjar jika kabar kontrak politik itu benar.

Menurut Ade, kontrak politik soal penentuan kabinet telah menyangkut soal independensi dan hak prerogatif presiden. Jadi, kata dia, tak ada pihak yang berhak ikut campur soal itu.

"Karena kalau betul penentuan kabinet itu ditentukan PDIP, maka kami sebagai relawan Ganjar berhak dong untuk meninjau ulang dukungan kami kan," ucap Ade.