KPK Bergerak Jika Ada Unsur Korupsi Ekspor Ore Nikel Ilegal ke China

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindak praktik ekspor ilegal ore nikel ke China seberat 5.318.087.941 atau 5,3 juta ton jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi.

"KPK punya kajian juga. Di kami kalau ujungnya penindakan harus ada unsur korupsinya," kata Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Dia mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, kegiatan ekspor ilegal ke negara lain masih saja terjadi. Dian menuturkan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.

"Artinya masih ada kebocoran di sini. Ada kerja sama banyak pihak kok masih bocor," kata Dian.

Dian menyatakan ekspor ore nikel ke China itu ilegal lantaran pemerintah telah melarang kegiatan tersebut sejak Januari 2020.

Dian menyebut ore nikel yang diekspor secara ilegal itu diduga berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

Ia menyebut ada selisih nilai ekspor ore nikel ilegal ke China sebesar Rp14,5 triliun sejak Januari 2020 hingga Juni 2022.

Angka itu, kata dia, didapatkan usai KPK membandingkan data ekspor ore nikel di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data impor ore nikel di laman Bea Cukai China.

Berdasarkan data yang dikirimkan KPK, selisih nilai ekspor pada 2020 senilai Rp8.640.774.767.712,11 (Rp8,6 triliun). Kemudian, pada 2021 sebesar Rp2.720.539.323.778,94 (Rp2,7 triliun) dan Rp3.152.224.595.488,55 (Rp3,1 triliun) selama Januari hingga Juni 2022.

Data itu memaparkan China mengimpor ore nikel seberat 5.318.087.941 atau 5,3 juta ton sejak 2020 hingga Juni 2022. Rinciannya adalah pada 2020 China menerima impor ore nikel sebesar 3.393.251.356 kilogram. Kemudian, China kembali mengimpor ore nikel seberat 839.161.249 kilogram dan 1.085.675.336 kilogram pada 2022.