Buku Karangan SBY Tentang Cawe-cawe Jokowi Tak Akan Dijual ke Publik

Buku karangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong tidak akan dijual untuk umum.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan buku hanya konsumsi para kader.

"Untuk kalangan sendiri," kata Andi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/6).

Dia mengatakan buku yang terdiri dari 24 halaman itu untuk pembelajaran para Kader Partai Demokrat. Hari ini pun ada agenda bedah buku di DPP Partai Demokrat, Jakarta.

"Itu untuk pembelajaran kepemimpinan para kader Demokrat," ucap Andi.

"Istilah the President can do no wrong bukanlah berarti 'presiden selalu benar dan tidak bisa disalahkan', melainkan, itu berarti 'presiden tidak boleh berbuat salah'," tambahnya.

SBY menuliskan pandangan yang dijadikan buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong. Cover buku itu didominasi warna merah dan hitam.

"Tulisan Bapak SBY yang berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi ini disampaikan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air," mengutip kalimat di bagian belakang buku.

Presiden Joko Widodo sempat dianggap ikut campur atau cawe-cawe urusan partai politik dalam Pilpres 2024. Dia dianggap menyokong capres tertentu. Jokowi pun disebut-sebut mengatur partai politik agar mengusung capres yang ia kehendaki.

Setelah ramai kritikan, Jokowi angkat suara. Dia mengatakan cawe-cawe yang dilakukan selama ini agar pemilu terlaksana secara demokratis dan perekonomian berjalan dengan baik.

"Jangan terus dianggap saya cawe-cawe urusan politik praktis," kata Jokowi pada 29 Mei.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga ikut berkomentar. Dia meminta para pejabat agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Haedar mengatakan abdi negara sebaiknya cukup menjadi pengawal di pemilu mendatang agar berjalan dengan demokratis.

"Jadi hal yang dipesankan oleh Muhammadiyah itu jangan sampai abuse of power jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan," kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (22/6)