SBY Ingatkan Jokowi Tak Pakai Fasilitas Negara Demi Dukungan Capres

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menggunakan fasilitas negara demi endorsement atau mendukung calon presiden (capres) tertentu pada Pilpres 2024.

SBY mengaku tak mempersoalkan pilihan politik Jokowi perihal dukungannya terhadap capres tertentu. Namun, ia menekankan agar Jokowi tak menggunakan fasilitas negara demi alat politik semata.

"Jika untuk menyukseskan 'jago' yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu," tulis SBY dalam buku yang berjudul 'The President Can Do No Wrong - Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi'.

Presiden RI ke-6 itu menilai penggunaan fasilitas dan keuangan negara dalam pertarungan politik tak dapat dibenarkan lantaran bertentangan dengan etika politik dan aturan hukum.

"Jika kemudian perangkat negara, termasuk fasilitas dan uang negara digunakan untuk itu, di samping tidak etis juga melanggar undang-undang," ujar SBY.

"Sebagai contoh jika lembaga intelijen (BIN), Polri, TNI, Penegak Hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan, jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil," sambungnya.

Lihat Juga : SBY Tak Masalah Jika Jokowi Tidak Suka dengan Anies Baswedan

Selain itu, SBY menyinggung etika politik keluarga Jokowi pada pemilihan walikota Solo dan walikota Medan yang masing-masing ialah putra dan menantu Jokowi.

Ia lantas menyerahkan persoalan etis itu pada penilaian masing-masing pihak. Namun, ia menekankan jika keluarga Jokowi juga memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi politik.

Begitu pula dengan Capres dan Cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, semua orang memiliki kesempatan sama. Sehingga, kata dia, pencalonan seseorang tak boleh jegal terlebih oleh campur tangan kekuasaan.

"Siapapun yang ingin menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres 2024 tidak boleh dihalang-halangi, apalagi jika dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.

Jokowi sebelumnya diduga aktif meng-endorse sejumlah nama untuk maju di Pilpres 2024 seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun, politisi senior PDIP Panda Nababan menilai endorsement Jokowi kepada Prabowo Subianto hanya basa-basi belaka.

"Iya lah. Basa basi, gembira-gembira lah. Kan bikin orang gembira amal jariyah. Ya kan? Boleh dong," kata Panda di Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (22/6).

Panda juga mengaku dirinya bersama Jokowi telah memproyeksikan Ganjar jauh-jauh hari untuk maju sebagai capres PDIP.

"Karena Ganjar itu produk dia, dalam arti kata ada sebagai partai, ada Megawati produknya, karena saya sendiri dengan Pak Jokowi tahun 2021, 'sudah komplotan' bagaimana biar Ganjar yang maju. Ini aku buka rahasia sekarang," ujarnya.

Lihat Juga : SBY di Buku 'Cawe-cawe Jokowi': Tak Ada Jalan Bagi Moeldoko Menang