Demo Aparat Desa di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Macet

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar demonstrasi di depan Kompleks DPR, Senayan, Jakarta (5/7). 

Pantauan CNNIndonesia.com massa aksi berkisar ribuan orang. Buntut dari demonstrasi itu lalu lintas di sekitar kompleks DPR/MPR, terutama dari arah Semanggi menuju Slipi macet mengular.

Lihat Juga : Demo di Depan Gedung DPR, Polisi Imbau Warga Cari Jalan Alternatif

Seorang peserta aksi menyatakan demo ini diikuti seluruh kepala desa se-Indonesia. 

Terdapat 12 poin tuntutan dari massa aksi, di antaranya ialah menuntut masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun dan boleh menjabat selama dua periode. Mereka ingin tuntutan ini langsung berlaku saat revisi UU Desa disahkan.

"Sembilan tahun untuk masa jabatan kepala desa," teriak salah seorang demonstran.

Kemudian, mereka menuntut dana desa ditetapkan sebesar 10 persen dari APBN, bukan 10 persen dari dana transfer daerah.

Apdesi juga meminta dana operasional bagi kades sebesar lima persen dari dana desa. Tak hanya itu, mereka juga menuntut tunjangan bagi kepala dan badan perangkat desa.

Sejauh ini, Badan Legislatif (Baleg) DPR menyetujui naskah Revisi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi inisiatif DPR.

Lihat Juga : Massa Perangkat Desa Demo Geruduk DPR, Lalin Macet di Parlemen Senayan

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Panitia Kerja RUU Desa, Senin (3/7). Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan seluruh fraksi setuju menjadikan RUU Desa menjadi usulan inisiatif DPR.

Adapun dua poin krusial yang disepakati dalam RUU itu ialah penambahan masa jabatan kepala desa yang awalnya enam menjadi sembilan tahun serta kenaikan dana desa sebesar 20 persen dari total dana transfer desa senilai Rp70 triliun di APBN.