PDIP Respons Aksi People Power Sepi: Jangan Lakukan Hal Destruktif

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara soal aksi people power yang belum lama ini digelar di Solo dan Jakarta mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP merespons santai dua aksi tersebut. Menurut dia, masyarakat bisa melihat secara langsung aksi tersebut yang nyatanya sepi peserta.

"Ya kita lihat hasilnya itu. Kita lihat hasilnya di Solo bagaimana. Kan usulnya yang nampak yang ditangkap oleh rakyat itu yang muncul yang saya lihat malah ritual yang di Jogja itu," kata dia di rumah relawan pemenangan Ganjar Pranowo, Sabtu (8/7).

Namun begitu, Hasto mengingatkan agar semua pihak mestinya tak melakukan hal-hal yang destruktif. Jika aksi itu ditujukan untuk mendukung salah satu capres, upaya yang dilakukan mestinya pada hari pemungutan suara 14 Februari.

Lihat Juga : Aksi People Power di Jakarta dan Solo Sepi Peserta

"Kalau ada calon lain monggo itu jalannya pada 14 Februari, jangan melakukan hal-hal yang bersifat destruktif," ucap Hasto.

Hasto menilai bahwa Presiden Joko Widodo selama ini menjadi sosok pemimpin yang merangkul semua kalangan. Dia menyebut, Jokowi bukan pemimpin yang memecah persatuan.

"Pak Jokowi itu merangkul kepemimpinannya, kepemimpinan dengan prestasi, kepemimpinan dengan kinerja. Bukan kepemimpinan dengan menggerakkan sesuatu yang justru berdampak pada perpecahan bangsa," katanya.

Lihat Juga : Aksi People Power di Jakarta dan Solo Sepi Peserta

Pada Jumat (7/7) di Solo, aksi people power yang digelar di sekitar Gedung Umat Islam, Jalan Kartopuran, hanya diikuti segelintir orang. Aksi dimulai pukul 14.00 WIB, hanya sekitar 150-an orang yang berkumpul di sekitar mobil orasi.

Sementara di Jakarta, aksi hanya diikuti sekitar 50 orang. Aksi tersebut diinisiasi oleh Koalisi People Power Indonesia. Selain di Jakarta dan Solo, aksi juga rencananya akan digelar di Bandung, Jawa Barat.

Dalam sepekan terakhir, seruan aksi itu tersebar lewat spanduk hingga pesan WhatsApp. Mereka dalam aksinya menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.