LSI Denny JA: Anies Unggul di Pemilih Tak Setuju IKN Pindah

Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan publik yang tak setuju pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara kebanyakan memilih mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

Survei yang digelar 30 Mei-12 Juni 2023 ini menunjukkan publik tak setuju pemindahan Ibu Kota Negara yang memilih Anies sebesar 34,4 persen. Kemudian disusul Ganjar sebesar 32,5 persen dan Prabowo 24,9 persen.

"Di publik yang tak setuju pindah ibu kota, Anies menang," bunyi keterangan LSI Denny JA.

Di sisi lain, para pemilih yang setuju pindah Ibu kota negara kebanyakan akan memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di segmen ini, Prabowo mendapatkan 39,3 persen suara mengungguli Ganjar sebesar 37,7 persen dan Anies 14 persen.

Lihat Juga : Survei LSI Denny JA: Prabowo Menang di Pemilih Percaya Jokowi

"Dalam segmen pemilih yang setuju pindah ibu kota, Prabowo menang," bunyi LSI Denny JA.

Secara umum, survei LSI Denny JA menunjukkan publik yang setuju pindah ibu kota sebesar 47,3 persen. Sementara yang tidak setuju pindah ibu kota negara sebesar 43,7 persen.

Survei LSI Denny JA digelar dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan wawancara tatap muka (face to face interview).

Survei ini menetapkan margin of error sebesar 2,9 persen dan memperkaya analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement, dan focus group discussion.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rencana pemindahan IKN pertama kali didengungkan Jokowi di masa awal periode kedua pemerintahannya, yakni 2019 lalu.

Lihat Juga : Analisis Bursa Panas Cawapres Prabowo: Cak Imin atau Orang Pilihan Jokowi?

Saat itu, Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota negara sudah mendesak. Pertimbangannya beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus sudah sangat berat.

Jokowi sempat mengatakan IKN bakal dibangun bertahap. Ia menyebut pemerintah butuh suntikan dana sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun hingga 2045 mendatang pada 2022 lalu.

Pada awal Maret 2023 lalu, Anies sempat menegaskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah diimplementasikan dalam produk Undang-undang (UU). Ia memastikan bakal melaksanakan amanat undang-undang apabila nanti dilantik sebagai presiden.

"IKN sudah jadi UU. Dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan UU," kata Anies di Kantor DPP Demokrat, Kamis (2/3) kala itu.