YLBHI Harap Polemik Al-Zaytun Tak Tercampur Isu Politik

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana berharap polemik pondok pesantren Al-Zaytun tidak tercampur dengan kepentingan politik.

Hal tersebut disampaikan merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan Panji Gumilang menjadi biang keladi dibalik polemik ponpes Al-Zaytun.

"Statement dari Pak Menko Polhukam yang mengatakan bahwa kasus ini hanya person bukan yang lain, saya kira itu mendahului proses hukum dan itu statement politik," kata Arif dalam acara The Political Show CNNTV, Senin (10/7) malam.

Lihat Juga : Hendropriyono: Al Zaytun Diresmikan Habibie, Kok Ributnya Sekarang?

Lebih lanjut, Arif menganggap bahwa banyak hal yang sebenarnya bisa dibuka terkait polemik Al-Zaytun. Hal itu, menurut Arif, hanya bisa terungkap apabila para penyidik tak hanya berfokus pada kasus penodaan agama.

"Kalau emang ini murni kasus hukum ya mestinya fokus saja ke kasus hukum karena dengan kemudian ini diproses secara hukum ini fair harapannya," ujar Arif.

"Tapi kalau ini masuknya ke wilayah politik kita tahu bahwa politik itu hari ini lebih tinggi dari hukum mestinya enggak boleh," kata Arif.

Terlebih, kata Arif, proses hukum yang sedang berjalan ini akan menentukan nasib para siswa dan guru di ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut.

"Peserta didik, guru dan lain sebagainya, jangan sampai mereka menjadi korban atas nama tanggung jawab satu orang, yang katanya satu orang. Nah, negara harus memastikan mereka melindungi hak atas pendidikan hak atas pekerjaan," imbuh Arif.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut polemik akan segera selesai setelah Panji Gumilang yang dianggap sebagai biang keladi permasalahan ini telah ditangani.

"Tak usah dibesar-besarkan karena biangnya di orang namanya Panji Gumilang. Ini sudah ditangani," kata Mahfud di Istana Wakil Presiden dikutip di kanal YouTube Wakil Presiden RI, Selasa (4/7).

Lihat Juga : Panji Gumilang Klaim Kurikulum Al Zaytun Akreditasi A Unggul