Anas Urbaningrum: PKN Bukan Partai Keluarga atau Milik Saya

Ketua Umum Partai Keadilan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menegaskan bila PKN bukan partai yang dimiliki keluarganya, maupun dirinya sendiri. Hal ini ia sampaikan menjawab soal arah capres-cawapres yang akan didukung PKN di Pilpres 2024.

"Partai itu bukan milik pribadi saya. PKN itu bukan milik pribadi saya. Bukan milik keluarga saya," kata Anas di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Sabtu (15/7).

Lihat Juga : Anas Urbaningrum Jadi Ketum PKN: Sungguh Tugas yang Berat

Anas mengaku memiliki kriteria sendiri soal capres dan cawapres akan didukung di Pilpres. Namun, ia menegaskan preferensi pribadinya itu merepresentasikan kriteria yang nantinya disepakati partai.

Ia hanya memastikan PKN nantinya menentukan arah koalisi untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Namun, ia masih menunggu keputusan partai dan dibahas sesuai mekanisme internal.

"Karena itu harus dibahas di dalam internal partai berdasarkan aturan main yang ada. Jadi yang ada menjadi kebijakan PKN itu bukan selera Anas. Karena itu Partai Kebangkitan Nusantara," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Anas masih belum blak-blakan mengenai rencana komunikasi PKN dengan partai lain, termasuk Demokrat dalam menyusun rencana koalisi. Ia hanya menyatakan PKN tidak menganggap partai lain sebagai musuh.

"Jadi buat PKN tidak ada partai mana pun yang musuh karena itu kalau semua partai komunikasi itu hal yang wajar tetapi intensitas komunikasinya seperti apa, titik temunya seperti apa, itu soal nanti," kata Anas.

Respons janji digantung di Monas

Pada kesempatan yang sama, Anas angkat suara soal janjinya digantung di Monas jika terbukti bersalah dalam perkara korupsi Hambalang. Ia berdalih gantung itu berarti menggantung harapan di atas Monas.

Padahal, Anas sebelumnya sempat menyatakan siap digantung di Monas apabila terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang di medio tahun 2012 lalu.

"Ya makanya itu harapannya adalah gantungkan harapanmu di atas langit. Di bawah langit ada Monas," kata Anas.

Anas tidak mempersoalkan beberapa pihak yang menagih janjinya digantung di Monas. Ia menilai narasi tersebut sebagai kepentingan politik dari grup tertentu.

"Tidak apa-apa karena tuh digerakkan oleh grup yang memang punya kepentingan politik tersendiri, itu hal yang silahkan saja," ucapnya.

Anas sebelumnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PKN periode 2023-2028 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN di Jakarta, Jumat (14/7).

Anas sempat mendekam di penjara karena divonis bersalah dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012.

Anas yang juga mantan Ketum Partai Demokrat ini dihukum delapan tahun penjara dalam kasus tersebut di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Selain dihukum delapan tahun penjara, hak politik Anas juga dicabut. Ia dilarang dipilih selama lima tahun sejak bebas dari penjara.

Di sisi lain, ia sudah resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional pada Jumat (14/7).