Wakil Ketua Umum Soksi Partai Golkar Firman Soebagyo mewanti-wanti terdapat potensi pemecatan bagi kader yang mewacanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Firman mencontohkan preseden pemecatan kader Golkar pada Pemilu 2004. Dengan demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan masing-masing lantaran Golkar tetap menjunjung tinggi azas prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main," kata Firman dalam keterangan tertulis, Minggu (16/7).
Firman selanjutnya menegaskan musyawarah nasional (Munas) 2019 telah memberikan mandat penuh Airlangga menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
Keputusan Munas 2019 itu selanjutnya dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Firman lantas mengaku heran apabika ada pihak yang mengklaim sebagai kader senior Golkar namun malah memahami aturan dan mekanisme organisasi.
"Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka 'menari di atas genderang orang lain', padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam," kata dia.
Firman kemudian mencurigai ada 'penumpang gelap' dalam kemunculan gagasan Munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Ia menyebut ada pihak yang 'ngebet' menggantikan posisi Airlangga.
Oleh sebab itu, Firman meminta ketua dewan etik partai untuk segera memproses dugaan pelanggaran kader yang mengembuskan wacana Munsalub.
"Kami mendesak agar ketua dewan etik partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," ujar Firman.
Sebelumnya, isu pergantian Ketua Umum Golkar mencuat ketika dewan pakar Golkar mengadakan rapat. Munaslub dinilai layak digelar untuk menjaga harkat martabat partai.
"Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan maruah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di Tanah Air," ucap politikus senior Golkar Lawrence T.P Siburian di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7).
(khr/bac)