NasDem soal Jatah Menteri Berkurang: Sak Karepe Jokowi

CNN Indonesia

Senin, 17 Jul 2023 11:42 WIB

Ketua DPP NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menyebut reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. — Ketua Umum NasDem (kiri) bersama Presiden Jokowi (putih) berpose bersama dalam suatu acara beberapa waktu lampau. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi dan Nezar Patria sebagai Menkominfo dan Wamenkominfo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).

Budi menggantikan posisi menteri yang sebelumnya dipegang kader NasDem, Johnny G Plate. Johnny kini menjadi pesakitan dalam kasus tipikor program BTS dan infrastruktur BAKTI Kominfo.

Duo pucuk di Kemenkominfo itu bukanlah kader NasDem seperti halnya Johnny. Alhasil jatah NasDem di dalam kabinet Jokowi saat ini pun menjadi berkurang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPP NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menilai itu merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden untuk mereshuffle menteri-menterinya.

"Apa perlu ditanggapi? Biarin aja. Sak karep-kareppe (terserah) Jokowi," kata Gus Choi kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/7).

"Monggo kerso," imbuhnya.

Lihat Juga :

Jokowi Reshuffle Kabinet, Kursi Menteri NasDem Kini Berkurang Satu

Dengan diangkatnya Budi Arie sebagai Menkominfo, jumlah menteri asal Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju berkurang yang mulanya tiga kini tersisa dua kursi.

Pembantu presiden dalam kabinet yang tersisa dari NasDem kini Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya Bakar.

Jokowi pun merespons singkat ketika ditanyai komunikasinya dengan NasDem soal kursi menteri mereka yang berkurang.

"Agar ini selesai dengan kecepatan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/7).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga :

Jokowi Ungkap Alasan Pilih Ketum Projo Budi Arie Jadi Menkominfo

Ia membeberkan pertimbangannya menunjuk Budi Arie sebagai Menkominfo. Ia menyebut mereka memiliki waktu yang singkat untuk menyelesaikan proyek BTS.

Jokowi menekankan penyelesaian proyek BTS merupakan prioritas Menkominfo ke depannya.

"Penyelesaian hukum silahkan berjalan. Kita hormati proses hukum tapi penyelesaian BTS tetap harus berjalan karena nanti menyangkut pada pelayanan ke daerah 3T," kata dia.