Ganjar Tegaskan Soal Baliho: Kalau Awur-awuran, Silakan Dicopot

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo meminta relawannya tidak marah dan tersinggung usai pencopotan baliho bergambar dirinya yang dipasang di lahan Makodim 1013 Mtw, Kalimantan Tengah.

Ganjar mengatakan jika memang ada yang dilanggar, tidak masalah baliho itu dicopot.

"Saya kemarin ditanya, 'Pak Ganjar bagaimana dengan baliho dicopot tentara?'. Tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung, kalau itu tidak benar, awur awuran, silahkan dicopot," kata Ganjar dalam acara silaturahmi dengan relawan di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu (19/7)

Lebih lanjut, Ganjar bercerita pernah mendapat rekaman video yang memperlihatkan baliho bergambar dirinya menutupi baliho sahabatnya di Cilacap, Jawa Tengah.

Ia saat itu meminta baliho dirinya untuk dicopot. Ganjar bahkan mengaku ikhlas jika baliho itu dibakar.

"Ada sahabat saya anggota DPR RI dari Gerindra balihonya ditutup sama baliho saya. Direkam seseorang, diberikan ke saya, 'gimana Mas Ganjar, kadernya seperti itu', oke mbak copot baliho saya, buang jauh-jauh, anda bakar pun saya ikhlas," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono l mengatakan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dipasang di lahan Makodim 1013/Mtw, tidak dicopot secara paksa.

Yudo mengatakan Dandim 1013/Mtw Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah setempat sebelum mencopot baliho tersebut.

"Kemarin dari Dandim Muara Teweh, sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya, jadi dari perwakilan partai, dengan Satpol PP juga dengan Pak Bupati sudah disampaikan, jadi dilepas disaksikan oleh mereka, nek dicopot kesannya langsung digaruk copot. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada," kata Yudo di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/7).

Yudo menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu. Ia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit.

Salah satunya, prajurit diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

"Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu," katanya.