Poin Utama Pidato Ganjar di Depan Relawan: Pesan Jokowi hingga Baliho

Minta relawan perkuat dukungan

Dalam kesempatan itu, Ganjar turut meminta agar kelompok relawan memperkuat dukungan di berbagai daerah. Terutama, sambungnya, di daerah-daerah yang dianggap masih kurang memberikan dukungan kepadanya.

Ganjar juga meminta relawan fokus dan bersinergi agar dukungan di daerah-daerah dapat dimaksimalkan untuk Pilpres 2024.

Dia menegaskan ketika membuka data ternyata ada daerah yang gagal dikuasai. Namun, ada pula yang daerah yang berhasil.

"Gagal di sana, apa artinya? Kita kurang jeli baca data. Hari ini itu saya baca ulang, untuk kita memastikan apakah representasi yang hadir itu powerfull," jelas Ganjar.

"Pertanyaan saya? Apakah relawan teman-teman siap saya komando?" tanya Ganjar.

"Siap!" jawab relawan.

Lihat Juga : Apakah Kemeja Hitam Putih Ganjar Bakal Sekuat Baju Kotak-Kotak Jokowi?

Singgung relawan pindah kamar

Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung relawannya jika ada yang mengalihkan dukungan pada Pilpres 2024.

Pilihan sikap mereka tak perlu ditangisi, kata Ganjar, walaupun mereka berasal dari satu barisan yang sama.

Ia menilai dinamika politik terus berkembang hingga menjelang pemilu mendatang.

"Ketika dinamika berkembang, terjadi suasana yang timbulkan friksi, ikhlaskan ketika ada bagian dari kita berpindah ke kamar sebelah," ujar Ganjar.

"Tidak perlu ditangisi, Anda mau hitam atau putih. Satu agenda besar karena kita punya mimpi bersama, agenda besar kita Indonesia mesti jadi negara maju," imbuhnya.

Lihat Juga : Ganjar Ungkap Bakal Olahraga Bareng Gibran di Bogor Akhir Pekan Ini

Pencopotan baliho

Belum lama ini, baliho bergambar Ganjar yang dipasang di lahan yang ternyata kawasan TNI dicopot. Ganjar pun meminta para relawannya agar tak tersinggung atas pencopotan itu.

Apabila memang ada yang dilanggar, kata Ganjar, tidak masalah baliho itu dicopot jika memang cara dan titik penempatannya tidak benar dan tak sesuai aturan.

"Saya kemarin ditanya, 'Pak Ganjar bagaimana dengan baliho dicopot tentara?'. Tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung, kalau itu tidak benar, awur-awuran, silakan dicopot," sebut Ganjar.

Kala itu, Ganjar mengaku meminta baliho bergambar dirinya untuk dicopot. Bahkan, ia mengaku ikhlas apabila baliho tersebut dibakar.

"Ada sahabat saya anggota DPR RI dari Gerindra balihonya ditutup sama baliho saya. Direkam seseorang, diberikan ke saya, 'gimana Mas Ganjar, kadernya seperti itu', oke 'mbak copot baliho saya, buang jauh-jauh, anda bakar pun saya ikhlas'...," ujar Ganjar.

Go to hell neo-colonialism by regulation

Ganjar mengatakan ada pihak tertentu yang ingin menghentikan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia.

Ganjar menilai langkah Jokowi yang menghentikan ekspor komoditas nikel berhadapan dengan kolonialisme gaya baru lewat regulasi.

"Bahkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi hari ini untuk tidak mengekspor Nikel perlawanannya sungguh luar biasa," ucap Ganjar.

Ia menyebut tekanan yang diarahkan pada Indonesia terkait kebijakan nikel tersebut merupakan upaya pihak tertentu yang ingin mendikte kebijakan Indonesia.

Kemudian, Ganjar pun mengutuk upaya-upaya tersebut yang membuat Indonesia mesti patuh terhadap kehendak mereka.

"Bahkan saya membaca keadaan neo-colonialism by regulation adalah mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya agar kita mengikutinya. Menurut saya go to hell," kata dia.

Lihat Juga : Bakal Olahraga Bareng Ganjar di Bogor, Gibran Klaim Bukan untuk Jurkam

Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden dari PDIP. Selain dari partainya, Ganjar juga telah mendapat dukungan dari PPP, Hanura, Perindo dan PSI.

Belum ada nama yang disebut sebagai cawapres yang bakal mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 mendatang.

PDIP menjelaskan terdapat 10 nama yang tengah dipertimbangkan untuk dijadikan cawapres Ganjar.

Sejumlah nama yang dimaksud antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.