Bedah Aturan Pergantian Ketum Golkar: Lewat Munas atau Munaslub

Kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar belakangan diusik dengan manuver sejumlah tokoh senior partai beringin yang mendorong diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Munaslub diklaim guna mengevaluasi keputusan Munas 2019 yang mengamanatkan Airlangga berkontestasi di Pilpres 2024. Sikap Golkar yang gamang belum menentukan sikap di Pemilu 2024 yang kian dekat jadi dalih mengganti Airlangga dari posisi ketua umum.

Selain itu, elektabilitas Golkar yang menunjukkan tren negatif beberapa waktu terakhir ini juga tak luput dari sorotan. Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga kader Golkar Bahlil Lahadalia berpendapat Golkar dalam kondisi genting atau lampu kuning.

Ia menyoroti elektabilitas partai itu hanya berkisar 6 persen saja pada 2023 meski sempat mendapat 13 persen pada Pemilu 2019.

"Sudah lampu kuning. Dari 2 digit menjadi 1 digit, 6 persen pula. Padahal, dulu dalam survei (2019) itu 10 persen, tapi dapat 13 persen," ujar Bahlil saat menemui pemimpin media massa, Sabtu (22/7).

Aturan mengenai pergantian ketum termaktub dalam Anggaran Dasar Golkar. Bab XX Pasal 39 ayat (2) butir a menyatakan Munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Hal ini bertalian dengan Pasal 46, yang menyatakan Keputusan Munas menempati posisi kedua jenis dan hierarki peraturan Partai Golkar, tepat di bawah AD/ART.

Lihat Juga : Airlangga Hartarto: Golkar Tidak Ada Munaslub

Pasal 39 ayat (2) butir b mengatur Munas memiliki sebelas kewenangan, salah satunya memilih dan menetapkan ketua umum dan menetapkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat.

Munas juga berwenang menetapkan Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Etik, Ketua Dewan Kehormatan, hingga Ketua Mahkamah Partai.

Tak hanya itu, Munas juga memiliki kewenangan mengubah AD/ART, menetapkan program umum partai dan menilai pertanggungjawaban DPP.

Munaslub

Kemudian Anggaran Dasar menjelaskan Munaslub setara dengan Munas, hanya saja diselenggarakan dalam keadaan luar biasa. Anggaran Dasar juga menekankan Munaslub memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Munas.

Setidaknya terdapat dua penyebab yang dapat dijadikan landasan menggelar Munaslub. Pertama, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Selanjutnya, DPP melanggar AD/ART atau DPP tak dapat melaksanakan amanat Munas yang menyebabkan organisasi tak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Munaslub juga dapat diselenggarakan apabila diminta atau mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pengurus Partai (DPD) Provinsi.

Apabila mendapat persetujuan 2/3 DPD, Munaslub akan digelar oleh DPP dan mereka wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Munaslub itu.

Syarat jadi Ketum

Sementara syarat menjadi ketum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 ayat (4) menyatakan tujuh syarat.

Pertama, pernah jadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus tingkat Provinsi dan/atau menjadi pengurus pusat Organisasi Pendiri dan yang didirikan selama satu periode penuh.

Organisasi Pendiri terdiri dari Kosgoro, Ormas MKGR, dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi). Organisasi yang didirikan yakni, Satkar Ulama, AMPI, Majelis Dakwah Islamiyah, pengajian Al-Hidayah, dan Himpunan Wanita Karya.

Setelahnya, ia harus mendapat dukungan minimal 30 persen pemegang hak suara. Kedua, aktif secara terus menerus jadi anggota partai minimal lima tahun dan tak pernah jadi anggota partai lain.

Kemudian, pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kader Partai GOLKAR; Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).

Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas; Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI; Terakhir, Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai Golkar.

Lihat Juga : Bamsoet Sebut Nasib Airlangga Ketum Golkar Ditentukan Kader Daerah