Drama Airlangga, Terancam Kudeta Golkar hingga Diperiksa Kejagung
CNN Indonesia
Jumat, 28 Jul 2023 12:58 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ketum Golkar Airlangga Hartarto tengah digoyang. Sejumlah kader berusaha mendongkelnya dari kursi ketum, ia juga diperiksa jadi saksi kasus korupsi yang ditangani Kejagung. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diterpa badai berkepanjangan menjelang Pilpres 2024. Mulai dari usulan Dewan Pakar untuk mengganti dirinya di kursi ketua umum hingga pemeriksaan kasus korupsi di Kejaksaan Agung pun menyasar dirinya.
Gejolak bermula awal Juli 2023. Saat itu, salinan keputusan rapat Dewan Pakar Partai Golkar bocor. Salah satu keputusan yang diambil adalah mengevaluasi kepemimpinan Airlangga.
Dewan Pakar mempermasalahkan elektabilitas Airlangga yang masih rendah. Padahal, Munas Golkar telah memutuskan Airlangga sebagai calon presiden partai tersebut.
Mereka mengusulkan untuk mengganti capres yang akan diusung. Usulan itu juga dibarengi pergantian ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar.
"Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres," ucap anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam saat dihubungi, Senin (10/7).
Seruan itu disusul pernyataan sejumlah tokoh senior Golkar. Mereka mendesak munaslub segera digelar.
Kasus korupsi CPO
Belum beres urusan di internal Golkar, Airlangga dipanggil Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.
Airlangga hadir sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dia diperiksa selama 12 jam dan dicecar 46 pertanyaan pada Senin (24/7).
"Ini merupakan pemeriksaan pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ekspor CPO tahun 2021," kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Kutandi dalam jumpa pers seusai pemeriksaan.
Selesai pemeriksaan, Airlangga juga terseret kasus kekerasan terhadap jurnalis. Sejumlah awak media massa diancam ditembak oleh orang yang diduga pengawal Airlangga karena tak memberi jalan.
Di tengah berbagai gempuran, Airlangga dipanggil Presiden Jokowi ke istana pada Rabu (26/7). Ia hadir di istana dengan mobil Lexus LM350 warna hitam tanpa pelat nomor dinas RI 15.
Ia langsung masuk istana karena ada rapat terbatas tentang APBN 2024. Selain Airlangga, ada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Rapat beres sekitar pukul 15.18 WIB. Semua menteri, kecuali Airlangga, keluar istana bersamaan. Mereka langsung meninggalkan istana.
Airlangga baru keluar pada 16.53 WIB. Total waktu Airlangga di dalam istana 3,5 jam.
Pada saat yang sama, ada kericuhan di diskusi yang digelar Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu siang. Sekelompok massa yang mengaku kader Golkar membubarkan diskusi secara paksa. Mereka juga menyerang wartawan yang meliput. Serangan mulai dari melempar ponsel hingga pemukulan.
Panitia menyebut serangan dilakukan yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) atas perintah Airlangga. Airlangga mengaku tak tahu-menahu soal kejadian itu karena sedang bertemu Jokowi.
"Kita sudah terima surat dari OECD yang menyambut baik Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang masuk dan itu sudah diinformasikan kepada seluruh anggota OECD dan akan dibuat roadmap untuk menjadi member," kata Airlangga soal isi diskusi dengan Jokowi.
Sehari setelahnya, Jokowi pun mengatakan pertemuan dengan Airlangga tak membahas politik. Dia menyebut bicara tentang dana hasil ekspor (DHE) dengan Airlangga.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham muncul di tengah prahara partai beringin. Ia mendorong pengurus daerah untuk mendongkel Airlangga dari kursi ketua umum.
Idrus menyoroti kasus korupsi yang menyeret Airlangga. Ia khawatir kasus itu berdampak buruk bagi Golkar yang bersiap menghadapi Pemilu 2024.
Mantan menteri sosial itu berkata kasus hukum Airlangga akan memperberat langkah Golkar. Dia memprediksi koalisi-koalisi akan sulit menerima Golkar dengan kasus hukum itu. Dengan alasan itu, Idrus pun mendorong kader di daerah untuk menumbangkan Airlangga.
"Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum," ucap Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7).
Seruan Idrus itu langsung ditanggapi Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Ace Hasan Syadzily. Pria yang dikenal sebagai loyalis Airlangga ini menolak usulan Idrus untuk mengganti Airlangga lewat munaslub.
"Karena apa yang harus kita lakukan bersatu di bawah komando Airlangga Hartarto. Jadi, tidak ada alasan buat kita dorong munaslub," kata Ace di rumah Airlangga di Jakarta Selatan, Kamis.
Pertaruhan Airlangga
Analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago menilai berbagai gempuran Airlangga tak terlepas dari kegamangan sikap soal pilpres.
Menurutnya, Airlangga belum menunjukkan arah dukungan ke calon presiden mana pun. Di saat yang sama, sejumlah elite Partai Golkar hadir di Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7).
Pangi menilai hal-hal itu bisa dimaknai sikap Golkar mengarahkan dukungan ke Anies Baswedan. Padahal, Presiden Jokowi dikenal berseberangan secara politik dengan Anies.
"Mungkin kader-kader di bawah minta (Golkar) ke Anies. Mungkin lebih gampang, lebih happy mereka ke Anies, bisa saja, tetapi nekat sih, nekat sih Airlangga," kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/7).
Pangi mengatakan ada dua cara yang bisa dilakukan Airlangga untuk menyelamatkan diri dari badai saat ini. Pertama, mendeklarasikan dukungan Golkar ke salah satu dari dua kandidat yang dekat dengan Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Menurutnya, opsi itu juga sekaligus akan membuktikan apakah ada campur tangan istana dalam kisruh Golkar. Terutama jika serangan-serangan ke Airlangga berhenti setelah deklarasi dilakukan.
Pada Kamis kemarin, Airlangga baru saja bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Usai pertemuan, keduanya sepakat membentuk tim teknis untuk menjajaki koalisi.
Cara kedua adalah menggelar konvensi calon presiden. Forum ini dibuat untuk menjaring suara Golkar dari setiap daerah untuk menentukan kandidat yang akan diusung.
"Ketumnya tetap Airlangga, tetapi konvensi dalam konteks ini harus dipilih capres cawapres dari Golkar hasil musyawarah, keputusan kolektif pengurus Golkar. Kalau memang Airlangga sudah tidak memungkinkan lagi," ucap Pangi.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin untuk meminta tanggapan soal dugaan keterlibatan istana di prahara Golkar. Namun, ia tak merespons hingga berita ini tayang.
Sementara itu, Jokowi telah membantah isu keterlibatannya dalam kisruh Golkar. Menurutnya, hal itu urusan internal Golkar, bukan pemerintah.
"Tidak ada hubungannya dengan kita. Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar," ucap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diterpa badai berkepanjangan menjelang Pilpres 2024. Mulai dari usulan Dewan Pakar untuk mengganti dirinya di kursi ketua umum hingga pemeriksaan kasus korupsi di Kejaksaan Agung pun menyasar dirinya.
Gejolak bermula awal Juli 2023. Saat itu, salinan keputusan rapat Dewan Pakar Partai Golkar bocor. Salah satu keputusan yang diambil adalah mengevaluasi kepemimpinan Airlangga.
Dewan Pakar mempermasalahkan elektabilitas Airlangga yang masih rendah. Padahal, Munas Golkar telah memutuskan Airlangga sebagai calon presiden partai tersebut.
Mereka mengusulkan untuk mengganti capres yang akan diusung. Usulan itu juga dibarengi pergantian ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar.
"Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres," ucap anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam saat dihubungi, Senin (10/7).
Seruan itu disusul pernyataan sejumlah tokoh senior Golkar. Mereka mendesak munaslub segera digelar.
Kasus korupsi CPO
Belum beres urusan di internal Golkar, Airlangga dipanggil Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.
Airlangga hadir sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dia diperiksa selama 12 jam dan dicecar 46 pertanyaan pada Senin (24/7).
"Ini merupakan pemeriksaan pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ekspor CPO tahun 2021," kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Kutandi dalam jumpa pers seusai pemeriksaan.
Selesai pemeriksaan, Airlangga juga terseret kasus kekerasan terhadap jurnalis. Sejumlah awak media massa diancam ditembak oleh orang yang diduga pengawal Airlangga karena tak memberi jalan.
Di tengah berbagai gempuran, Airlangga dipanggil Presiden Jokowi ke istana pada Rabu (26/7). Ia hadir di istana dengan mobil Lexus LM350 warna hitam tanpa pelat nomor dinas RI 15.
Ia langsung masuk istana karena ada rapat terbatas tentang APBN 2024. Selain Airlangga, ada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Rapat beres sekitar pukul 15.18 WIB. Semua menteri, kecuali Airlangga, keluar istana bersamaan. Mereka langsung meninggalkan istana.
Airlangga baru keluar pada 16.53 WIB. Total waktu Airlangga di dalam istana 3,5 jam.
Pada saat yang sama, ada kericuhan di diskusi yang digelar Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu siang. Sekelompok massa yang mengaku kader Golkar membubarkan diskusi secara paksa. Mereka juga menyerang wartawan yang meliput. Serangan mulai dari melempar ponsel hingga pemukulan.
Panitia menyebut serangan dilakukan yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) atas perintah Airlangga. Airlangga mengaku tak tahu-menahu soal kejadian itu karena sedang bertemu Jokowi.
"Kita sudah terima surat dari OECD yang menyambut baik Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang masuk dan itu sudah diinformasikan kepada seluruh anggota OECD dan akan dibuat roadmap untuk menjadi member," kata Airlangga soal isi diskusi dengan Jokowi.
Sehari setelahnya, Jokowi pun mengatakan pertemuan dengan Airlangga tak membahas politik. Dia menyebut bicara tentang dana hasil ekspor (DHE) dengan Airlangga.
Idrus Marham Turun Gunung dan Pertaruhan Airlangga
Ketum Golkar Airlangga Hartarto. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham muncul di tengah prahara partai beringin. Ia mendorong pengurus daerah untuk mendongkel Airlangga dari kursi ketua umum.
Idrus menyoroti kasus korupsi yang menyeret Airlangga. Ia khawatir kasus itu berdampak buruk bagi Golkar yang bersiap menghadapi Pemilu 2024.
Mantan menteri sosial itu berkata kasus hukum Airlangga akan memperberat langkah Golkar. Dia memprediksi koalisi-koalisi akan sulit menerima Golkar dengan kasus hukum itu. Dengan alasan itu, Idrus pun mendorong kader di daerah untuk menumbangkan Airlangga.
"Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum," ucap Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7).
Seruan Idrus itu langsung ditanggapi Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Ace Hasan Syadzily. Pria yang dikenal sebagai loyalis Airlangga ini menolak usulan Idrus untuk mengganti Airlangga lewat munaslub.
"Karena apa yang harus kita lakukan bersatu di bawah komando Airlangga Hartarto. Jadi, tidak ada alasan buat kita dorong munaslub," kata Ace di rumah Airlangga di Jakarta Selatan, Kamis.
Pertaruhan Airlangga
Analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago menilai berbagai gempuran Airlangga tak terlepas dari kegamangan sikap soal pilpres.
Menurutnya, Airlangga belum menunjukkan arah dukungan ke calon presiden mana pun. Di saat yang sama, sejumlah elite Partai Golkar hadir di Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7).
Pangi menilai hal-hal itu bisa dimaknai sikap Golkar mengarahkan dukungan ke Anies Baswedan. Padahal, Presiden Jokowi dikenal berseberangan secara politik dengan Anies.
"Mungkin kader-kader di bawah minta (Golkar) ke Anies. Mungkin lebih gampang, lebih happy mereka ke Anies, bisa saja, tetapi nekat sih, nekat sih Airlangga," kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/7).
Pangi mengatakan ada dua cara yang bisa dilakukan Airlangga untuk menyelamatkan diri dari badai saat ini. Pertama, mendeklarasikan dukungan Golkar ke salah satu dari dua kandidat yang dekat dengan Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Menurutnya, opsi itu juga sekaligus akan membuktikan apakah ada campur tangan istana dalam kisruh Golkar. Terutama jika serangan-serangan ke Airlangga berhenti setelah deklarasi dilakukan.
Pada Kamis kemarin, Airlangga baru saja bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Usai pertemuan, keduanya sepakat membentuk tim teknis untuk menjajaki koalisi.
Cara kedua adalah menggelar konvensi calon presiden. Forum ini dibuat untuk menjaring suara Golkar dari setiap daerah untuk menentukan kandidat yang akan diusung.
"Ketumnya tetap Airlangga, tetapi konvensi dalam konteks ini harus dipilih capres cawapres dari Golkar hasil musyawarah, keputusan kolektif pengurus Golkar. Kalau memang Airlangga sudah tidak memungkinkan lagi," ucap Pangi.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin untuk meminta tanggapan soal dugaan keterlibatan istana di prahara Golkar. Namun, ia tak merespons hingga berita ini tayang.
Sementara itu, Jokowi telah membantah isu keterlibatannya dalam kisruh Golkar. Menurutnya, hal itu urusan internal Golkar, bukan pemerintah.
"Tidak ada hubungannya dengan kita. Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar," ucap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.
