Drama Airlangga, Terancam Kudeta Golkar hingga Diperiksa Kejagung

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham muncul di tengah prahara partai beringin. Ia mendorong pengurus daerah untuk mendongkel Airlangga dari kursi ketua umum.

Idrus menyoroti kasus korupsi yang menyeret Airlangga. Ia khawatir kasus itu berdampak buruk bagi Golkar yang bersiap menghadapi Pemilu 2024.

Mantan menteri sosial itu berkata kasus hukum Airlangga akan memperberat langkah Golkar. Dia memprediksi koalisi-koalisi akan sulit menerima Golkar dengan kasus hukum itu. Dengan alasan itu, Idrus pun mendorong kader di daerah untuk menumbangkan Airlangga.

"Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum," ucap Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7).

Seruan Idrus itu langsung ditanggapi Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Ace Hasan Syadzily. Pria yang dikenal sebagai loyalis Airlangga ini menolak usulan Idrus untuk mengganti Airlangga lewat munaslub.

"Karena apa yang harus kita lakukan bersatu di bawah komando Airlangga Hartarto. Jadi, tidak ada alasan buat kita dorong munaslub," kata Ace di rumah Airlangga di Jakarta Selatan, Kamis.

Pertaruhan Airlangga

Analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago menilai berbagai gempuran Airlangga tak terlepas dari kegamangan sikap soal pilpres.

Menurutnya, Airlangga belum menunjukkan arah dukungan ke calon presiden mana pun. Di saat yang sama, sejumlah elite Partai Golkar hadir di Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7).

Pangi menilai hal-hal itu bisa dimaknai sikap Golkar mengarahkan dukungan ke Anies Baswedan. Padahal, Presiden Jokowi dikenal berseberangan secara politik dengan Anies.

"Mungkin kader-kader di bawah minta (Golkar) ke Anies. Mungkin lebih gampang, lebih happy mereka ke Anies, bisa saja, tetapi nekat sih, nekat sih Airlangga," kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/7).

Pangi mengatakan ada dua cara yang bisa dilakukan Airlangga untuk menyelamatkan diri dari badai saat ini. Pertama, mendeklarasikan dukungan Golkar ke salah satu dari dua kandidat yang dekat dengan Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Menurutnya, opsi itu juga sekaligus akan membuktikan apakah ada campur tangan istana dalam kisruh Golkar. Terutama jika serangan-serangan ke Airlangga berhenti setelah deklarasi dilakukan.

Pada Kamis kemarin, Airlangga baru saja bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Usai pertemuan, keduanya sepakat membentuk tim teknis untuk menjajaki koalisi.

Cara kedua adalah menggelar konvensi calon presiden. Forum ini dibuat untuk menjaring suara Golkar dari setiap daerah untuk menentukan kandidat yang akan diusung.

"Ketumnya tetap Airlangga, tetapi konvensi dalam konteks ini harus dipilih capres cawapres dari Golkar hasil musyawarah, keputusan kolektif pengurus Golkar. Kalau memang Airlangga sudah tidak memungkinkan lagi," ucap Pangi.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin untuk meminta tanggapan soal dugaan keterlibatan istana di prahara Golkar. Namun, ia tak merespons hingga berita ini tayang.

Sementara itu, Jokowi telah membantah isu keterlibatannya dalam kisruh Golkar. Menurutnya, hal itu urusan internal Golkar, bukan pemerintah.

"Tidak ada hubungannya dengan kita. Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar," ucap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.