Idrus Marham Nilai Jusuf Kalla Tak Konsisten Tolak Munaslub Golkar

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai sikap politikus senior Jusuf Kalla inkonsisten karena menolak musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Ia membandingkan sikap JK yang mendorong munaslub Golkar saat Setya Novanto masih berstatus sebagai saksi di kasus dugaan korupsi e-KTP. Setya Novanto kala itu merupakan Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR RI.

"Dulu kan sudah ada hal yang sama, belum apa-apa sudah dorongan untuk Novanto mundur, untuk munaslub bukan hanya (sebagai) Ketua DPR. Dan dibuat oleh mereka," kata Idrus di kawasan Senayan, Rabu (2/8).

Lihat Juga : Nusron Wahid Sebut Duet Prabowo-Gibran Ideal di Pilpres 2024

Politikus senior Golkar Lawrence Siburian yang hadir bersama Idrus juga menyatakan hal sama. Menurutnya, pada 2017, JK sudah mendorong munaslub Golkar meskipun Setya Novanto belum berstatus tersangka.

"Pak JK mengatakan (di) 2017, 'tentu suatu partai harus memiliki pemimpin yang baik. Saat ini Golkar berada pada posisi yang tidak menyenangkan'. Masih saksi ini Setya Novanto. Sudah didorong supaya munaslub," ujar Lawrence.

Selain itu, Lawrence turut menyindir sikap Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia mengatakan Doli saat itu juga mendorong agar munaslub Golkar segera digelar untuk mengganti Setya Novanto.

"Pada saat itu sebagai inisiator Generasi Muda Partai Golkar, 16 November 2017 kita punya jejak digitalnya. Dia (Doli) menyatakan demi menyelamatkan semuanya, segeralah ganti Setya Novanto dari Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar, munaslub," kata dia.

Lawrence pun menyayangkan sikap JK dan Doli yang hari ini justru menolak munaslub. Padahal, kata dia, kasus yang dihadapi Airlangga hari ini serupa dengan Setya Novanto.

Lihat Juga : Dukungan Golkar Daerah hingga JK buat Airlangga Lawan Kubu Munaslub

Airlangga telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi penerbitan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.

"Jadi supaya kita tahu, jangan giliran kepentingannya dia dorong orang munaslub, tapi giliran kita dorong orang mmunaslub karena masalah yang sama dia diam. Bahkan, dia membela. Maaf jadi yang begini-begini tolong kita luruskan kita punya jejak digital sebagai bukti," ucap dia.

Internal Golkar belakangan bergejolak. Kepemimpinan Airlangga digoyang melalui wacana munaslub yang digaungkan sejumlah tokoh senior partai.

Jusuf Kalla dengan tegas menolak munaslub untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga. Ia berpendapat munaslub hanya akan menurunkan martabat partai. Selain itu, ia menekankan kader Golkar harus bersatu, mengingat Pemilu 2024 kian mendekat.

"Bersatu aja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu," kata JK di kompleks parlemen, Senayan, Senin (31/7).

Selain itu, 38 DPD Golkar se-Indonesia juga bertemu dengan Airlangga di Bali, Minggu (30/7). Usai pertemuan, mereka sepakat menolak Munaslub.